Penggunaan Nama Pribadi Salahi Aturan

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Dugaan Korupsi APBD Rembang
 
MANYARAN – Persidangan kasus dugaan korupsi dalam penyertaan modal APBD Rembang tahun 2006-2007 pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dengan terdakwa Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (14/5). Kali ini dengan agenda pemeriksaan saksi ahli, pakar hukum perdata Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Benny Riyanto.
Dalam penjelasannya, Benny secara tegas menyatakan bahwa dalam pengelolaan dan pendataan aset milik PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) telah bermasalah. Terbukti, aset perusahaan tersebut tidak menggunakan nama perusahaan melainkan nama pribadi. ”Meskipun itu nama direkturnya sendiri,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto.
Lebih lanjut Benny menegaskan bahwa secara normatif hal tersebut telah menyalahi aturan. Jika menggunakan nama pribadi tentu akan mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Misalnya besaran pajak karena antara pribadi dan perusahaan tidak sama. ”Apa pun risikonya, aset perusahaan harus atas nama perusahaan,” imbuhnya.
Keterangan tersebut diungkapkan Benny menanggapi pertanyaan JPU yang menyatakan adanya beberapa aset milik PT RBSJ yang menggunakan nama pribadi dalam status badan hukumnya. Salah satunya adalah sertifikat tanah yang saat ini digunakan untuk pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang diatasnamakan Direktur PT RBSJ Siswadi.  
Seperti diketahui, Salim diduga menyalahgunakan dana APBD tahun 2006/2007 dalam pendirian dan pengelolaan modal usaha pada PT RBSJ. Dalam kasus ini, negara dirugikan sekitar Rp 4,1 miliar. Kerugian itu dihitung atas hilangnya keuntungan Rp 1,8 miliar dan penggunaan modal Rp 2,3 miliar dari PT RBSJ untuk pembelian tanah atas nama PT AHK, salah satu perusahaan terdakwa.
Orang nomor satu di Kabupaten Rembang tersebut didakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dakwaan subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (fai/ton/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -