Ribuan Honorer K2 Ancam Gelar Demo

352

MUGASSARI — Kisruh penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori dua atau K2 di Jawa Tengah hingga saat ini belum menemukan penyelesaian. Bahkan sejumlah tenaga honorer K2 mengancam akan turun ke jalan untuk menuntut kejelasan nasib mereka.
Rabu (14/5) puluhan perwakilan tenaga honorer K2 dari 5 kabupaten di Jateng kembali mengadukan nasib mereka ke Ombudsman perwakilan Jateng. Mereka berasal dari Kabupaten Banyumas, Karanganyar, Cilacap, Pati dan Sragen.
Para tenaga honorer yang dinyatakan tidak lolos dalam tes CPNS 2013 lalu menilai tes sarat kecurangan. Mulai dari pemalsuan dokumen hingga penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) penugasan sebagai tenaga honorer.
Tenaga honorer K2 di 35 Kabupaten/Kota di Jateng yang jumlahnya mencapai ribuan orang mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa pada 20 Mei mendatang. ”Jadi aksi ini akan dilakukan oleh tenaga honorer seluruh Jateng,” ungkap Ketua Honorer K2 Jateng, Dian Candra Sari.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap Pemerintah Provinsi Jateng yang dinilai gagal menuntaskan permasalahan K2. Selain itu, mereka menuntut agar pemerintah segera mengangkat tenaga honorer Kk2 yang memasuki usia kritis menjadi PNS, tanpa melalui tes.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Ombudsman Jateng Ahmad Zaid mengatakan, penyelesaian permasalahan K2 tidak bisa dilakukan secara perseorangan, melainkan harus bersama-sama untuk membongkar kecurangan ini. ”Jadi kita duduk bersama untuk membahas hal tersebut sehingga permasalahan itu bisa ditemukan dan yang melakukan kecurangan bisa diketahui,” katanya.
Sementara itu, honorer K2 di Kabupaten Kudus yang tidak lolos CPNS 2013, kemarin mengadakan pertemuan dengan Bupati Kudus Musthofa di pendapa kabupaten. Mereka seperti mendapatkan angin segar. Sebab, ada peluang K2 yang dianggap asli bisa diusulkan kembali menjadi CPNS.
Bupati Kudus Musthofa mengatakan, dari hasil verifikasi yang dilakukan Pemkab Kudus yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berjumlah 84 orang. Untuk itu, masih ada kesempatan yang kosong itu diisi K2 yang mengaku asli. ”Kami akan mencarikan solusi bersama. Dari 84 orang yang dianulir, bisa diisi dengan K2 ’asli’ dengan membuat surat menyampaikan aspirasi kepada bupati Kudus dan nantinya akan kami kirimkan ke Men-PAN RP dan BKN. Saya minta secepatnya surat itu dibuat,” kata bupati.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid mengungkapkan, sebanyak 27 dari 36 K2 di Kudus sudah menjalani verifikasi faktual. ”Verifikasi faktual dimulai Selasa (13/5) lalu sekitar pukul 13.20 secara bergiliran. Proses verifikasi faktual terhadap puluhan K2 yang sebelumnya diumumkan lolos hasil verifikasi oleh pemkab setempat, berlangsung hingga dini hari tadi (kemarin, Red) sekitar pukul 02.30,” ungkapnya.
Dia mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan K2 yang dinyatakan lolos, melainkan dikonfrontasi dengan sejumlah pihak terkait. Di antaranya, dengan mantan kepala sekolah, kepala sekolah yang baru atau dengan sesama K2 yang tidak lolos serta guru senior di tempat tenaga honorer tersebut mengajar. ”Apabila dibutuhkan absensi mengajar, Ombudsman juga akan memintanya untuk dilihat. Dalam melakukan verifikasi faktual tersebut, menerjunkan tiga orang terlibat dalam proses tersebut,” jelasnya.
Terkait proses verifikasi faktual lanjutan terhadap sembilan tenaga honorer, dijadwalkan kemarin (14/5), setelah dirinya menjadi narasumber di sebuah stasiun radio di Semarang kemudian dilanjutkan proses mediasi. (san/ali/lil/jpnn/ton/ce1)
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.