Staf Ahli Bukan Posisi Buangan

300

SALATIGA — Posisi staf ahli kepala daerah bukan untuk posisi pejabat buangan. Sebaliknya, staf ahli— baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota—justru punya peran penting dalam membantu tugas kepala daerah. Utamanya, terkait pengambilan kebijakan.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko, kemarin. ”Pejabat yang ditugaskan menduduki posisi staf ahli bukan dikandangkan atau dibuang. Karena staf ahli merupakan jabatan strategis untuk membantu kebijakan kepala daerah,” tutur Heru saat dicegat wartawan, usai menghadiri rapat forum koordinasi staf ahli se-Jawa Tengah di Laras Asri, kemarin.
Heru menyampaikan, tugas pokok dan fungsi staf ahli adalah membantu dan memberikan masukan kepada kepala daerah dalam menjalankan tugas. Utamanya, terkait pengambilan keputusan.
”Yang jelas, tidak ada pejabat yang tidak dipakai. Karena kalau pejabatnya tidak baik ya sebaiknya tidak usah dipekerjakan sekalian,” ujar Heru sambil tertawa. Ia meminta tak ada stigma negatif tentang jabatan staf ahli. Pejabat eselon II juga diminta tak enggan menjadi staf ahli.
Heru menjelaskan, kinerja staf ahli mendapatkan posisi baik, menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Eksistensi Jabatan Staf Ahli dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
”Ke depan, kinerja staf ahli kepala daerah bisa dioptimalkan. Karena staf ahli menjadi pertimbangan khusus bagi kepala daerah dalam mengambil langkah ke depan dan menentukan kebijakan pembangunan dan lainnya.”
Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Pemerintahan, Valentino Tanto Haribowo mengatakan, sebelum pengembangan fungsi staf ahli digulirkan, harus dipersiapkan sistem dan sumber daya manusia (SDM) andal.
Untuk membentuk sosok staf ahli yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas, kata Valentiono, perlu dilakukan langkah penguatan. Itu penting untuk membangun sistem dari aspek SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sarana dan prasarana.
Staf ahli juga harus memiliki akses terhadap semua data dan informasi yang ada pada semua pemangku kepentingan. Baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. (sas/isk/ce1)