Pembebasan Lahan 3 Bulan Lagi

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Proyek Underpass Jatingaleh

BALAI KOTA — Pemkot Semarang diminta bergerak cepat melakukan pembebasan lahan proyek underpass Jatingaleh. Pasalnya, sejumlah rekayasa lalu lintas tidak optimal memecah kepadatan arus lalu lintas di kawasan Jatingaleh. Pemkot Semarang melalui Dinas Bina Marga sendiri belum bisa memastikan jadwal pembebasan lahan kapan akan dilakukan. Sebab, saat ini masih dalam perumusan dan pembentukan kepanitiaan. Setelah itu, baru melangkah ke penetapan lahan yang akan terkena dampak proyek pembangunan underpass.
”Kemarin sudah dirapatkan, kepanitiaan juga sudah dibentuk, tinggal penetapan. Harapan kami dalam minggu depan sudah ada uji publik, serta sosialisasi dengan masyarakat yang terkena dampak,” jelas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan proyek underpass Jatingaleh, Sukardi, kepada Radar Semarang, kemarin (16/5).
Kabid Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota Semarang itu membeberkan, setelah uji publik selesai, akan dilakukan pengukuran lahan proyek bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, juga akan membuat peta bidang dengan melibatkan tim independen (appraisal) penaksir harga. Setelah itu, baru dilakukan negosiasi.
”Pengukuran ulang baru akan dilakukan setelah masyarakat (terkena dampak) memenuhi 75 persen angka minimal sepakat. Kalau memang belum sepakat sesuai angka minimal, maka ada tim persiapan kedua,” katanya.
Jika semua tahapan itu lancar, lanjut Sukardi, maka proses negosiasi bisa dilakukan dua tiga bulan ke depan. Pemkot sendiri telah menyiapkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 82 miliar.
”Kalau tahapannya lancar dua tiga bulan lagi sudah pembebasan lahan. Target pembebasan tahun 2014 ini harus sudah selesai. Karena 2015 sudah pengerjaan fisik. Anggaran fisik sudah dimasukkan dalam anggaran nasional. Jadi, tahun ini (pembebasan lahan) harus clear,” tegas Sukardi.
Sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menggelar rapat untuk pemetaan bidang yang terkena dampak proyek pemecah arus lalu lintas tersebut. Hasil sementara saat itu ada sekitar 100 bidang seluas 1,1 hektare atau 11 ribu meter persegi yang akan dibebaskan.
”Tapi itu masih secara umum, belum spesifik. Nanti akan dilakukan pengukuran ulang lagi untuk memastikan bidang yang akan terkena,” tandasnya.
Disinggung kepemilikan bidang lahan, Sukardi mengaku masih merinci. Namun jika melihat data yang ada, sebagian besar aset milik pemerintahan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, utamanya instansi yang terkena dampak proyek, seperti rumah dinas angkatan laut, PDAM, kantor pajak, kantor BRI, dan sejumlah instansi lainnya.
”Bisa dikatakan hampir fifty-fifty antara aset pemerintah dengan lahan milik masyarakat. Dalam pembebasan lahan ini nanti kita harus berkoordinasi secara lintas sektoral. Karena selain warga, sejumlah instansi juga akan terkena,” katanya.
Wakil Ketua  DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto mengatakan, kondisi lalu lintas di Jatingaleh memang sudah krodit. Dan, sudah waktunya diatasi dengan underpass. Menurut dia, rencana pembangunan underpass ini sudah lama. Untuk pembangunannya dibiayai pusat, karena jalan tersebut merupakan jalan pemerintah pusat. Pemkot hanya bertugas membebaskan lahannya saja.
”Kami minta pemkot serius, termasuk melakukan pendekatan kepada warga yang lahannya terkena dampak. Karena kita lihat beberapa proyek pemkot masih terganjal pembebasan lahan. Seperti normalisasi Kali Tenggang dan Kali Bringin. Jangan sampai menumpuk sehingga proyek tersebut tidak terealisasi,” tandas legislator dari PAN ini. 
Sebelumnya, Dinhubkominfo Jateng menyatakan akan berkoordinasi dengan Jasa Marga terkait rencana penutupan exit tol Jatingaleh. Sebab, berdasar hasil evaluasi rekayasa lalu lintas di daerah Jatingaleh, salah satu faktor penyebab kemacetan di wilayah itu adalah kendaraan yang keluar dari tol dan crossing ke arah kota (utara).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Operasional Jasa Marga Jateng Johanes Mancely menyatakan, sesuai undang-undang, kewenangan untuk melakukan penutupan exit jalan tol berada di pihak Kementerian PU (Pekerjaan Umum).
”Bila usulan tersebut disampaikan ke kementerian, maka akan ada pembahasan tentang usulan tersebut di tingkat pusat yang melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Jasa Marga,” ujarnya singkat. (zal/aro/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -