Anggota 4 Orang, Awasi Hakim di 35 Kabupaten/Kota

309

Lebih Dekat dengan Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Jateng

Kita mengenal Komisi Yudisial (KY) berada di Jakarta. Namun ternyata di Jateng pun terdapat lembaga ini. Namanya Penghubung Komisi Yudisial. Seperti apa?

AHMAD FAISHOL, Miroto 
 
MUNGKIN sebagian kalangan masih asing dengan keberadaan Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Jateng. Maklum saja, lembaga ini memang baru dibentuk akhir 2013 lalu. Meski begitu, keberadaannya sangat signifikan dalam menciptakan lembaga peradilan yang bersih dan mendekatkan diri kepada masyarakat.
Koordinator Penghubung KY Wilayah Jateng Syukron Salam mengatakan, lembaga ini dilantik pada 21 September 2013 lalu. Di Indonesia, baru ada enam lembaga serupa yang merupakan penunjukan langsung dari KY pusat. Yakni, Semarang, Samarinda, Makassar, Surabaya, Medan, dan Mataram.
”Adapun kewenangan lembaga ini adalah menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik hakim, melakukan pemantaun persidangan, dan sosialisasi pedoman perilaku hakim, serta melaksanakan tugas yang diberikan KY pusat,” jelasnya saat ditemui Radar Semarang di kantornya Jalan Pekunden Timur No 46, Kelurahan Miroto, Semarang Tengah.
Meski wilayah kerjanya se-Jateng, namun semua tugas tersebut hanya dilakukan oleh empat orang. Rinciannya, satu koordinator dan tiga asisten. Mereka berusia antara 25-40 tahun. Praktis keempat anggota Penghubung KY Jateng ini bertugas melakukan pengawasan terhadap semua hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama di 35 kabupaten/kota di Jateng.
”Selain saya sebagai koordinator dan bidang pemantauan, ada Bahrul Fawaid (bidang sosialisasi), Artha Ully (bidang penerima laporan), dan Muhammad Farhan (bidang administrasi). Kami dipilih untuk masa jabatan lima tahun hingga 2018,” ungkapnya.
Salah satu keuntungan dari adanya Penghubung KY ini adalah dalam proses pengaduan lebih cepat. Hal ini tentu berbeda jika harus melapor langsung ke KY pusat di Jakarta. Sebab, jika ditemukan adanya bentuk pelanggaran, Penghubung KY akan langsung melakukan verifikasi terkait laporan dari masyarakat tersebut. ”Selain itu, kami juga melakukan investigasi jika ada indikasi masyarakat diperlakukan secara tidak adil oleh hakim,” kata alumnus Magister Hukum Undip ini.
Syukron menambahkan, kebanyakan dari masyarakat yang melapor ke Penghubung KY berasal dari Kota Semarang. Namun tidak sedikit juga dari luar kota, seperti Pati, Magelang, Solo, dan kota/kabupaten lainnya di Jateng. Ada yang datang secara langsung, namun ada juga yang mengirim via email. ”Paling banyak mereka melakukan konsultasi terlebih dahulu. Jika memang terbukti, maka langsung membuat laporan tertulis. Jika tidak bisa, baru kami bantu membuatkan,” jelasnya.
Syukron membeberkan, salah satu pelanggaran kode etik hakim adalah memiliki perilaku buruk dan tidak punya martabat, sehingga dapat mengurangi integritas pengadilan. Misalnya, hakim melakukan selingkuh, pesta minuman keras, judi, dan sebagainya. Sanksinya mulai teguran hingga pemecatan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penghubung KY, melainkan dari KY pusat. ”Jika diketahui ada hakim yang melakukan suap atau menerima gratifikasi, maka itu sudah termasuk tindakan pidana,” ungkapnya.
Pengalaman yang mengesankan bagi Syukron dan ketiga temannya adalah ketika ada warga yang datang mengadu. Kadang ada yang dengan nada sedih, hingga menimbulkan rasa trenyuh mendengar informasi yang diberikan. Namun ada juga yang datang dengan nada marah-marah karena tidak terima dengan putusan hakim.
”Meski begitu, tidak lantas mengurangi objektivitas tugas yang kami jalankan. Sama seperti hakim, kami tidak diperbolehkan memiliki empati dan simpati. Semua harus dibuktikan melakukan verifikasi. Karena tidak semua pelapor jujur,” katanya.
Syukron menegaskan, tujuan didirikan KY bukanlah sebagai oposisi. Tetapi, sebagai lembaga yang bersama-sama membangun peradilan yang bersih. Ia berharap dengan adanya Penghubung KY dapat membantu masyarakat yang memiliki masalah. Selama ini, mereka belum tahu harus mengadu kepada siapa. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses informasi terkait hal tersebut.
”Jika memang diketahui ada pelanggaran hakim, jangan takut untuk melapor. Jika tidak ada yang melapor, maka tidak akan tertangani karena keterbatasan kami. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat kami harapkan untuk menciptakan peradilan yang jujur, bersih dan berintegritas tinggi,” pungkas pria yang juga aktif di Satjipto Rahardjo Institute ini. (*/aro/ce1)