Diduga Bocor, Target Selalu Meleset

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Lahan Basah Parkir Tepi Jalan Umum

Tak ada lahan parkir tepi jalan umum, yang tidak bertuan. Semuanya dikuasai juru parkir, entah liar atau resmi. Bahkan, di dekat kuburan sekalipun. Ya, lahan parkir tepi jalan umum, seolah jadi primadona para ”pengelola jalan” untuk menggali rupiah. Kelompok-kelompok penguasa jalan pun saling klaim sebagai pemilih lahan yang sah. Ironisnya, target yang dipatok dari duit parkir oleh dinas terkait untuk mengisi PAD, tak pernah tercapai.

PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dari sektor parkir tepi jalan umum, setiap tahunnya, selalu gagal mencapai target. Salah satu faktornya, adanya kebocoran dan oknum-oknum nakal yang menguasai lahan, tapi enggan menyetor retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).
Alasan lain yang menjadi penghambat optimalisasi pendapatan parkir tepi jalan umum, adalah berkurangnya titik-titik parkir resmi.
Pada 2014 ini, Dishubkominfo menargetkan PAD sektor parkir sebesar Rp 3,7 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, besaran target kali ini jauh berkurang. Pada 2013, misalnya, target yang dipatok Rp 5,8 miliar. Dari target itu, hanya terealisasi sekitar Rp 2,6 miliar.
Sebelumnya, pada 2012, target dipatok Rp 5,4 miliar, tapi cuma terealisasi Rp 1,3 miliar. Jika disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penetapan target tahun ini jelas tidak sesuai amanat RPJMD. Sebab, dalam Perda RPJMD, setiap tahun pendapatan harus naik 12,5 persen.
Turunnya penetapan target tersebut, sudah dibahas dalam rapat bersama komisi B yang membidangi masalah tersebut. Ironisnya, kalangan dewan menoleransi begitu saja penurunan target parkir tersebut.
Mereka beralasan, melihat realita di lapangan. Juga, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana pendapatan parkir tepi jalan umum selalu gagal mencapai target.
”Memang kita sesuaikan dengan realisasi selama ini di lapangan. Kalau menyesuaikan RPJMD, terlalu berat. Kondisi di lapangan tidak bisa optimal. Apalagi titik parkir sudah berkurang drastis. Selain itu, kendala kita adalah kurangnya personel,” kata Kepala Dishubkominfo Kota Semarang, Agus Harmunanto, kepada Radar Semarang, akhir pekan lalu.
Agus menyebut, dari 1.340 titik parkir hasil pendataan 2 tahun silam, saat ini telah berkurang banyak. Pendataan tahun ini, hanya ditemukan 1.089 titik parkir resmi. Jumlah titik parkir yang terdata, menjadi pedoman Dishub untuk menetapkan target Rp 3,7 miliar.
Nilai tersebut berdasar hitungan potensi parkir, sebanyak 1.089 titik, kemudian dikalikan jumlah setoran per hari; tiap titik Rp 10.321, dikalikan 25 hari kerja, dikalikan 12 bulan.
”Banyak titik parkir yang sudah beralih menjadi kawasan larangan parkir. Seperti kawasan Simpanglima dan Pahlawan, yang dulunya menjadi potensi parkir, sekarang menjadi kawasan larangan.”
Tak hanya itu, klaim Agus, sejumlah wilayah lainnya juga sudah berubah menjadi kawasan larangan parkir. Karena itu, target parkir disesuaikan dengan potensi titik parkir yang ada.
Selama ini, Agus mengakui, banyak titik larangan parkir yang justru digunakan untuk parkir. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa titik tersebut masuk dalam perhitungan pendapatan. ”Padahal, titik larangan itu tidak kami pungut,” katanya.
Hingga bulan kelima atau Mei ini, perolehan retribusi parkir baru mencapai 40 persen dari target Rp 3,7 miliar. Toh, ia optimistis pada sisa bulan tahun 2014, bisa mengejar target pendapatan. ”Kita akan berusaha menutup target retribusi parkir. Kita optimalkan petugas di lapangan untuk menarik retribusi dari juru parkir (jukir).”
Agus menjelaskan, sistem setoran retribusi parkir saat ini dilakukan langsung dari jukir kepada petugas Dishub. Petugas Dishub ditugaskan untuk mengumpulkan atau melakukan penarikan secara langsung.
Toh, Agus tidak menampik, praktik di lapangan, masih ada sejumlah jukir yang nakal, tidak mau menyetor retribusi ke petugas.
Terkait hal itu, ia mengklaim telah menyiapkan sanksi bagi jukir yang tidak mau setor. ”Sanksinya, kita langsung ganti dengan jukir yang baru. Yang sebelumnya sudah tidak boleh bekerja lagi, kita tarik KTA-nya,” ancamnya.
Selama ini banyak jukir liar yang menguasai kawasan larangan parkir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membersihkan kawasan larangan tersebut dari para jukir liar dan pengendara yang nekat parkir. Seperti menindak jukir maupun pengendara yang parkir. Namun, hal itu belum cukup efektif membuat pengendara maupun jukir jera.
”Selama ini, yang menjadi kendala kita adalah jukir. Banyak sekali jukir liar yang melakukan penarikan di kawasan larangan parkir.”
Sanksi tipiring (tindak pidana ringan) bagi para jukir juga tak mempan. Mereka tetap beroperasi dan kucing-kucingan dengan petugas di area larangan parkir.
Personel yang minim, klaim Agus, juga menjadi kendala pihaknya melakukan penertiban maupun penarikan retribusi. Saat ini, untuk mengatasi 1.089 titik parkir, hanya 30 anggota yang diterjunkan.
”Kalau dibilang kurang, ya memang personelnya kurang, belum ideal. Tapi, kita tetap berusaha mengoptimalkan penarikan retribusi hingga target tercapai.”
Terpisah, Kepala Bidang Parkir Dishubkominfo Kota Semarang Tri Wibowo mengatakan, banyaknya titik parkir yang hilang, menjadi salah satu faktor minimnya PAD.
Lalu, apa solusinya? Tri mengatakan, pihaknya akan berusaha mencari titik-titik baru dan mengoptimalkan titik yang sudah ada. ”Yang jelas kita berupaya mencari titik-titik parkir baru, titik yang sudah ada kita tingkatkan. Selain itu, pengawasan di lapangan juga kita perketat,” terangnya.
Disinggung kebocoran retribusi parkir karena rantai penyetoran yang terlalu panjang, Tri mengaku, selama ini pihaknya menarik retribusi parkir dari jukir. ”Mekanisme di lapangan memang ada yang seperti itu (penyetoran melalui beberapa tahap), tapi petugas kita kalau memungut langsung dari jukir.”
Tri melanjutkan, ”Yang di belakang (setor melalui pihak lain) saya tidak berhubungan. Karena pada prinsipnya, lahan itu bukan milik perorangan tapi milik pemerintah.”
Toh, dia tidak menampik ada beberapa oknum yang memungut parkir di kawasan tertentu, tanpa menyetorkan ke Dishub. Termasuk, menarik parkir di kawasan larangan.
”Yang berada di titik larangan kita tidak pungut. Kalaupun ada jukir yang memungut, itu dipastikan liar. Karena kita tidak membekali surat resmi atau ID resmi dari Dishub.”
Mengantisipasi kebocoran setoran retribusi parkir, Dishub bakal meningkatkan nilai setoran per hari. ”Misal per titik per hari setor Rp 6 ribu, ke depan kita akan naikkan menjadi Rp 10 ribu dan seterusnya, sesuai dengan potensi kawasan tersebut.”
Kata Tri, ”Kita tidak mau tahu masalah potongan di luar itu. Yang penting, jukir setor sesuai nilai yang kita tentukan.” Sesuai data yang disampaikan oleh Dishub, setoran per titik di bawah Rp 6 ribu, hanya 39 persen, di bawah Rp 10 ribu sekitar 27 persen, di bawah Rp 20 ribu hanya bisa 24,5 persen.
Sesuai amanat undang-undang, Pemkot tidak boleh menarik retribusi parkir di bahu jalan provinsi dan nasional. ”Ada saatnya UU itu akan kita jalankan kalau pemerintah kota menyediakan kantong parkir.”
Yang terjadi selama ini, kantong parkir perkantoran di perkotaan sangat minim. Akibatnya, banyak pengendara yang parkir di pinggir jalan. ”Itu tidak hanya di Semarang saja, tapi di sejumlah kabupaten/kota lain juga. Memang harus ada MoU antara Pemkot dan Pemprov.”
Komisi B DPRD Kota Semarang berharap Dishub bisa merealisasikan target retribusi parkir pada 2014 ini.
Jika melihat angka yang dipasang, jauh berkurang dari amanat RPJMD. Apalagi penetapan target Rp 3,7 miliar sudah dihitung sesuai potensi titik parkir yang ada.
”Jangan sampai target tidak tercapai lagi. Karena nilai targetnya sudah diturunkan dan sudah sesuai potensi di lapangan. Dan yang menghitung itu Dishub sendiri,” ucap anggota komisi B, Danur Rispriyanto.
Dishub juga diminta tegas melakukan penarikan retribusi parkir dari jukir. Nominal setoran per hari harus sesuai kesepakatan awal.
”Kalau per hari per jukir harus setor Rp 20 ribu ya harus Rp 20 ribu. Jangan sampai jukir hanya menyetor, misal Rp 5 ribu, karena berbagai alasan. Harus konsisten dan bisa bersikap tegas terhadap jukir yang tidak sesuai aturan.”
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Semarang juga menanyakan penambahan personel kepada Pemkot. Keluhan Dishub, selama ini terkait personel yang terbatas. Dengan jumlah titik yang begitu banyak, tidak sebanding dengan petugas yang diturunkan.
”Tiap petugas idealnya mengawasi dua atau tiga sektor parkir. Tapi ini satu petugas menangani banyak sektor. Baru menarik satu sektor di sektor lain jukirnya sudah pulang, akhirnya tidak tersetor. Jadi, menurut saya, penambahan personel harus diperhatikan Pemkot. Karena saat zamannya Kepala Dishub-nya Pak Ednawan (alm) diwacanakan penambahan 400 personel.”
Danur melanjutkan, satu personel sebaiknya menangani dua sektor parkir. ”Saya kira itu lebih efektif dan optimal. Yang jelas penyetoran jukir harus konsisten sesuai yang ditetapkan Dishub.
Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto. Ia justru pesimistis dengan target pendapatan parkir. ”Target kok turun? Jika melihat kondisi yang ada, seperti pertumbuhan kendaraan, kenaikan tarif, maka target seharusnya meningkat. Sesuai RPJMD, target itu naik, berapa pun hasilnya, itu bisa menjadi tolok ukur kinerja Pemkot,” sentil legislator asal PAN itu.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menilai, sejumlah alasan yang dilontarkan Dishub tidak tepat. Seperti kekurangan personel maupun jalan provinsi tidak bisa ditarik. ”Menurut saya, bukan kuantitas SDM-nya, tapi kualitasnya. Dengan personel yang ada tapi kerjanya maksimal, saya rasa bisa memenuhi target PAD,” ujarnya.
Sedangkan jalan provinsi tidak bisa ditarik, karena memang belum ada MoU dengan Pemprov. ”Tapi, kenyataan di lapangan, masih ada penarikan yang tidak disetorkan ke Dishub.”
Anggota dewan asal PDIP itu menyarankan, agar lebih efektif, Dishub segera membangun konter-konter pembayaran di sejumlah kawasan parkir yang terbagi menjadi beberapa zona.
”Jukir bisa langsung menyetorkan ke konter tersebut. Dan, nilai setorannya harus stabil, kalau Rp 60 ribu per hari ya harus segitu terus. Kalau jukir tidak menyetor harus ada peringatan.”
Jika berulang kali jukir menyetor tak sesuai ketentuan, maka bisa dipidanakan, karena menggelapkan uang negara. ”Itu bisa membuat efek jera,” katanya. (zal/isk/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -