Rina Hanya Mengulur Waktu



4411

SEMARANG-Segala usaha yang dilakukan oleh mantan Bupati Karanganyar 2003-2008, Rina Iriani, terkait kasus yang menjeratnya, dinilai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Masyhudi, hanya mengulur waktu. Termasuk pelaporan Rina Iriani ke Kepolisian Daerah (Polda) Jateng terkait laporan pemalsuan alat bukti maupun upayanya melaporkan penyidik Kejati Jateng ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Rina, oleh penyidik Kejati Jateng akan dijerat dengan dua kasus sekaligus dengan dakwaan komulatif. Kasus pertama yang menjerat Rina adalah kasus Korupsi Proyek Perumahan Bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar senilai Rp 18,4 miliar. Dan kasus kedua, setelah menjalani pemeriksaan tiga kali, penyidik Kejati Jateng menetapkan Rina sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Kami terus koordinasi dengan Polda Jateng. Sesuai pertimbangan pimpinan,” kata Masyhudi kepada wartawan.
Langkah Rina melaporkan pemalsuan alat bukti, lanjutnya, hanya mengulur waktu saja. Pasalnya, penyidik yakin dengan alat bukti lain yang dimilikinya dirasa cukup kuat. “Alat bukti penyidik kuat. Kami akan tetap kerja keras menyelesaikan kasus ini. Usaha yang dilakukannya (Rina, red) hanya mengulur waktu saja. Tidak mempengaruhi kami melanjutkan perkara ini,” tambahnya.
Meski begitu, pelaporan Rina tersebut tetap membuat Kejati Jateng melakukan introspeksi diri. Menurut Masyhudi, ke depannya penyidik harus lebih berhati-hati. “Sebagai pelajaran saja. Masukan kepada tim penyidik,” terangnya.
Tak lama ini, Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengaku mendapat bukti jika penyidik Kejati mendapat intervensi dari dua mantan pejabat Kejagung dan mantan pejabat Kejati Jateng.
Hal itulah yang disebut Boyamin menjadi penyebab lambannya penanganan Rina. Meski begitu, nama dua pejabat itu masih dirahasiakan. “Kami temukan dokumen yang membuktikan adanya intervensi. Informasi yang kami dapatkan ada dua mantan pejabat itu,” kata Boyamin kepada wartawan waktu itu.
Ditanya soal ini, Mashyhudi sendiri tidak mau komentar secara terbuka. Termasuk tentang adanya rekomendasi dari Inspektorat Pengawasan Kejagung untuk menghentikan penyidikan kasus ini.(ris/ida)