Pemerintah Akan Bangun Jt Ideal

331

GUBERNURAN – Pemerintah pusat akan membuat model jembatan timbang (JT) yang ideal agar aturan zero tolerance dapat diterapkan. Kunci menghilangkan pungutan liar (pungli) di JT ada pada penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) baru. Selama ini, dasar hukum  untuk itu masih menggunakan aturan lama, yakni Keputusan Menteri Perhubungan nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pandu Yunianto menilai dasar hukum tersebut sudah tidak relevan dipakai, mengingat fasilitas yang diatur sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.  Untuk konsep yang baru sudah dibuat, tinggal menunggu tanda tangan Presiden.
“Misalnya saja untuk tilang bagi yang melebihi batas tonase, dibutuhkan waktu 5 – 10 menit prosesnya. Tentu saja ini menimbulkan antrean panjang, mengingat lokasi jembatan timbang di Indonesia termasuk di Jateng masih melekat di jalan raya, belum menempati lokasi khusus,” katanya usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait persoalan JT, di ruang kerja gubernur, komplek Gubernuran, Senin (19/5).
Berdasarkan kondisi tersebut, lantas muncul berbagai peraturan daerah (perda) terkait. Dan perda antara satu provinsi dengan provinsi lain cenderung berbeda. Sehingga pola penindakan truk melebihi tonase di satu provinsi bisa berbeda dengan penindakan di provinsi lainnya. “Perda ini awalnya muncul di Jawa Timur. Ada aturan lebih dari 25 persen ditilang, dan kurang dari 25 persen didenda,” lanjutnya.
Pandu mencontohkan berbagai model jembatan timbang di negara lain hasil penelusuran via internet. Dicontohkan di wilayah Kuching, Malaysia JT menempati lokasi khusus, tidak melekat di jalan raya. Ini memungkinkan bisa menampung truk truk dalam jumlah banyak.
Lain lagi JT di Amerika Serikat. Di sana, sebelum masuk JT, truk melewati sensor kamera. Lewat sensor itu bisa diketahui apakah muatan itu melebihi tonase atau tidak. Sehingga truk yang masuk JT dipastikan adalah pelanggar batas tonase. “Selain ada lokasi tersendiri tidak melekat di jalan raya, idealnya jembatan timbang lokasinya juga di pintu masuk atau perbatasan provinsi. Luasnya bisa 2 hektare untuk kapasitas parkir 67 truk. Untuk di Jateng ini kami akan mulai mengonsep di Sarang, Rembang,” bebernya.
Anggaran untuk pembuatan JT ideal di Sarang tersebut sudah disiapkan di APBN 2015. Dia berharap di setiap perbatasan provinsi ada JT yang seperti itu.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan untuk mengatur tentang JT ini memang harus menjadi kebijakan nasional. Dia sendiri bersikeras menutup sementara 9 dari total 16 JT di Jateng.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Jateng, Urip Sihabudin mengatakan pihaknya sedang menggodok konsep baru, yakni e-enforcement. (ric/ton)