Eks Ketua DPRD Wonosobo 1999-2004 Divonis 4 Tahun

395

MANYARAN – Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo periode 1999-2004 Idham Cholied akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun. Ia dinyatakan terbukti bersalah terkait dugaan korupsi dana asuransi kesehatan, tali asih, dan purna bakti tahun 2004. Selain pidana badan, yang bersangkutan diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.
Hal tersebut diungkapkan hakim ketua Suyadi saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (20/5). Majelis hakim menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. ”Perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,” bebernya.
Selain menjatuhkan dua hukuman tersebut, majelis hakim juga memberi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 23,7 juta. Jika dalam waktu satu bulan tidak dibayarkan maka harta yang bersangkutan akan disita dan dilelang untuk memenuhi kekurangan tersebut. ”Jika masih belum cukup juga, maka diganti dengan pidana penjara selama dua bulan,” imbuhnya.
Menurut majelis hakim, hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah melakukan perbuatan yang termasuk extra ordinary crime dan merugikan keuangan negara, dalam hal ini Kabupaten Wonosobo. Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan keluarga. ”Terdakwa juga telah mengabdikan diri kepada negara dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dan juga pernah menjadi anggota DPR RI,” ungkap hakim.
Menanggapi putusan tersebut, terdakwa bersama penasihat hukumnya menyatakan sikap pikir-pikir. Apakah akan menempuh upaya banding atau tidak. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Wonosobo. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut pidana penjara selama enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut pidana tambahan pengembalian uang pengganti (UP) sebesar Rp 21 juta.
Seperti diketahui, Idham diduga menganggarkan, menyetujui, dan merealisasikan bantuan biaya tali asih dana purna bakti bagi pimpinan dan anggota DPRD Wonosobo saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Wonosobo periode 1999-2004.
Jaksa mendakwa, Idham diduga mengajukan usulan belanja sebesar Rp 2,25 miliar untuk dimasukkan ke Raperda APBD Wonosobo tahun 2004. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo No 12 tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain itu, Idham juga diduga menunjuk dan membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, yakni asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912 dan PT Allianz Life Indonesia untuk keperluan itu. Penunjukan PT Allianz diketahui menyalahi Keputusan Presiden No 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pembayaran premi asuransi kepada PT Allianz Life Indonesia dilakukan Idham bersama mantan Wakil Ketua DPRD Wonosobo Supomo, Budi Santoso, dan Mustofa Afifi. Ketiga orang itu diketahui sudah meninggal dunia.
Premi dibayarkan untuk asuransi kesehatan, dana tali asih, dan purna bakti. Di akhir masa jabatan, 45 anggota DPRD menerima pencairan klaim asuransi masing-masing sekitar Rp 80 juta. Padahal, klaim asuransi yang preminya dibayar dengan APBD itu seharusnya kembali ke kas daerah. (fai/ton/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.