Harkitnas, HMI Geruduk Kejari

303

SALATIGA — Kajari Salatiga Darmo Widjoyo mengklaim, belum selesainya sejumlah kasus dugaan korupsi di Kota Salatiga karena adanya perbedaan pendapat antara Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara.
Hal itu diungkapkan Darmo Widjoyo saat menerima unjuk rasa puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tentang penanganan kasus korupsi di Salatiga. Unjuk rasa dilakukan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). ”Masih ada perbedaan pendapat antara kami dengan BPK tentang penghitungan kerugian negara.”
Dikatakan, secara kasar sebuah kerugian negara bisa dilihat. Namun, kewenangan hal itu berada di tangan BPK. ”Hal itu nantinya bisa berimbas pada masalah pembuktian di persidangan. Kami tidak mau kerja keras kami sia-sia karena dibebaskan di pengadilan,”
Darmo mengklaim, selaku Kajari, ia sangat ingin mempunyai produk. Yakni, selesainya sebuah kasus. Namun, ia kembali menuturkan beberapa permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala. Ia mengakui, pihaknya telah disupervisi dan mendapat teguran Kejati. ”Tetapi kami telah jelaskan kondisi riilnya dan bisa dipahami.”
Sementara itu, puluhan mahasiswa melakukan long march dari depan kampus STAIN, pukul 09.00. Mereka bergerak menuju Bundaran Tamansari, menggunakan mobil bak terbuka dan puluhan motor.
Massa sempat berorasi di Tamansari, sebelum akhirnya bergerak ke Kejari, di Jalan Jenderal Sudirman.
Ketua Umum HMI Cabang Salatiga Indi Yusuf menuturkan, mahasiswa akan terus mengawal penanganan kasus-kasus dugaan korupsi. Antara lain, pada 2007, pembangunan gedung IGD dan Poliklinik RSUD. Pada 2009, kasus pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Juga dugaan penjualan lahan SD Kutowinangun, serta pada 2011 kasus alat peraga Dinas Pendidikan, serta 2013 selasar Kartini.
”HMI meminta aparat penegak hukum mampu bekerja lebih cepat agar diperoleh kepastian hukum. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan timbulkan stigma negatif di masyarakat.” (sas/isk/ce1)