Saksi Nyatakan Pencairan DTT Dapat Dibenarkan

270

MANYARAN – Persidangan kasus dugaan korupsi dalam penyertaan modal APBD Rembang tahun 2006-2007 pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dengan terdakwa Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (20/5). Kali ini dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan. Salah satunya adalah Mantan Inspektur Kabupaten Rembang Subakti.
Dalam kesaksiannya, Subakti menjelaskan bahwa penyertaan modal APBD Rembang sebesar Rp 25 miliar yang dilakukan terdakwa pada PT RBSJ dapat dibenarkan. Meskipun waktu itu belum ditetapkan peraturan daerah (perda) dan belum dievaluasi oleh gubernur. ”Dalam ketentuan tidak ada aturan yang menyatakan demikian. Sehingga peminjaman kasda (kas daerah) tidak dilarang,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto.
Subakti membeberkan, ketentuan tersebut merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. ”Dalam keputusan tersebut, tidak ada pasal yang menyatakan APBD harus dievaluasi oleh gubernur,” tegas pria yang kini menjabat Asisten I Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang ini.
Mendengar pernyataan tersebut, hakim anggota Erintuah Damanik pun tertarik untuk mengorek lebih lanjut. Pasalnya keterangan saksi berbeda dengan pernyataan mantan Kepala Biro Administrasi Pengembangan Daerah Jawa Tengah Agoes Suranto yang pernah menjadi saksi ahli pada persidangan sebelumnya. ”Ini yang benar yang mana? Agus mengatakan, pencairan dana sebelum pengesahan perda tidak diperbolehkan. Meskipun setelah diketok oleh DPRD namun jika belum dievaluasi oleh gubernur maka belum juga berlaku,” ungkapnya mengkritisi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Subakti berkilah bahwa pinjaman kasda merupakan suatu kelaziman, apalagi peminjamnya juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan dananya. Tidak ada klausul dalam ketentuan, kalau ada hal mendesak harus izin kepada DPRD. ”Apalagi dana tersebut sudah dikembalikan. Apa yang disampaikan ahli Agoes Suranto selaku mantan Kepala Biro Administrasi Pengembangan Daerah Jawa Tengah adalah pencairan normatif,” ungkapnya.
Sementara itu, Salim saat dikonfirmasi terkait keterangan saksi menyatakan bahwa pencairan DTT tidak hanya saat terjadi bencana saja. Misalnya untuk menyambut kedatangan presiden atau tamu penting lainnya yang tidak dianggarkan sebelumnya. Menurutnya, meskipun tanpa izin dari DPRD sudah pasti disetujui. Jadi tidak perlu meminta izin terlebih dahulu. ”Terkait aturan adanya evaluasi dari gubernur terkait APBD tidak mutlak diperlukan. Sebab pada saat itu masih dalam masa transisi,” katanya. (fai/ton/ce1)