Monev Bantuan UMKM Rendah

290

TEMANGGUNG–Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Temanggung melalui pemberian bantuan oleh Pemkab, tidak dilakukan sistem monitoring dan evaluating (monev). Hal itu menyebabkan perkembangan UMKM setelah mendapatkan tambahan bantuan dari pemerintah tidak terkontrol. Tidak menutup kemungkinan, UMKM yang dibantu juga bangkrut.
Anggota Komisi C DPRD Temanggung, Boedhi Hartini mengatakan, pemerintah lemah dalam mengawasi penggunaan bantuan terhadap UMKM. Sehingga tumbuh kembang usaha tersebut tidak terpantau. Padahal, perkembangan UMKM setelah mendapat bantuan seharusnya dilaporkan secara periodik. “Sistem monev tidak diterapkan,” katanya.
Ia berpendapat, setelah memberikan bantuan untuk pengembangan UMKM, seharusnya pemerintah mengambil posisi sebagai pengawas usaha tersebut. Sejauh ini, dari pantauan legislatif, hal tersebut tidak pernah dilakukan. “Kita tidak tahu apakah bantuan yang diberikan tepat sasaran atau bahkan malah diselewengkan,” lanjut anggota Fraksi Partai Demokrat itu.
Dikatakan, pengawasan penting untuk dilakukan. Tujuannya, agar UMKM yang mendapat bantuan tersebut, benar-benar mengalami perkembangan. Perlu juga dilakukan pengukuran sejauh mana perkembangan usaha. Sehingga dapat memberikan kepastian persentase angka perkembangan sebagai bukti keberhasilan kerja Pemkab atas perkembangan UMKM. “Juga UMKM yang diberikan bantuan tidak tebang pilih,” tambahnya.
Selain bantuan dalam bentuk fasilitasi pengembangan usaha, bentuk lainnya berupa pelatihan dan workshop untuk UMKM juga harus ditindaklanjuti. Sebab, apabila hanya dilakukan pelatihan saja tanpa disertai praktik, maka usaha tersebut tidak akan membawa hasil positif. “Jadi untuk pelatihan juga harus ditindaklanjuti, jangan dilepaskan saja setelah dilatih,” katanya.
Wakil Bupati Temanggung Irawan Prasetyadi mengaku telah melakukan monev terhadap UMKM tersebut. Hasil monev juga telah dilaporkan secara kontinyu. Sejauh ini, perkembangan UMKM di Kabupaten Temanggung cukup baik. “Kita sudah melakukan pengawasan dan evaluasi setelah memberikan bantuan, baik bantuan langsung maupun fasilitasi pelatihan,” tandasnya. (zah/lis)