Resah Uang Sekolah, Ortu Protes

384

PEKALONGAN-Ratusan wali murid SMP Negeri I Kota Pekalongan, Sabtu (24/5) siang kemarin, ramai-ramai mendatangi sekolah tempat anaknya belajar. Hal itu dipicu oleh adanya kebijakan pihak SMP Negeri 1 yang memaksa anak didiknya kelas VII untuk melunasi uang sekolah sebesar Rp 990 ribu per siswa hingga akhir Juni.
Yang meresahkan dan membuat kecewa wali murid, pihak sekolah mengancam akan mengeluarkan anak didiknya, jika tidak mematuhi batas akhir waktu pelunasan tersebut. Dalihnya, kebijakan tersebut telah disepakati bersama antara Komite Sekolah dengan Kepala SMP Negeri 1 Kota Pekalongan.
Rumiyati, 34, warga miskin Kelurahan Kramatsari, Kecamatan Pekalongan Barat mengungkapkan bahwa rapat wali murid dengan pihak sekolah tidak membahas kesepakatan melainkan pemaksaan. Karena, pihak sekolah hanya menyodorkan angka-angka, tanpa menjelaskan secara rinci penggunaannya.
”Saat itu, ketua komite langsung menyatakan setuju dengan pungutan yang diminta pihak sekolah dan melarang wali murid mendebat dengan alasan bukan ajang untuk berdebat,” ungkap Rumiyati.
Meski dirinya sudah mengajukan keringanan pembayaran, kata Rumiyati, namun oleh bagian keuangan SMP Negeri 1 Kota Pekalongan ditolak. Dengan alasan, semua wali murid SMP Negeri 1 adalah orang mampu dan tidak berhak mengajukan keringan pembayaran.
”Bagian keuangan juga sempat membentak bahwa kalau sekolah harus bayar, apalagi di SMP Negeri 1,” kata Rumiyati yang kecewa dengan sikap pihak sekolah.
Bagian Tata Usaha Bidang Keuangan, SMP Negeri 1 Kota Pekalongan, Early, membenarkan jika setiap siswa SMP Negeri 1 kelas VII wajib membayar uang sekolah sebesar Rp 82 ribu per siswa selama 12 bulan. Menurutnya, uang sekolah tersebut harus dibayar paling lambat akhir Juni.
”Ini kebijakan sekolah. Anak ibu harus membayar Rp 82 ribu per bulan sebanyak 12 kali, paling lambat akhir Juni,” tandas Early saat dikonfirmasi di ruang Aula SMP oleh beberapa wali murid yang sebagian besar ibu rumah tangga.
Kepala SMP Negeri 1 Kota Pekalongan, Budi Suheryanto menegaskan bahwa uang sekolah siswa kelas VII tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan ekstra kurikuler sekolah dan membayar gaji guru Wiyata Bhakti yang selama ini tidak dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). ”Dana BOS yang kami terima tidak mampu membiayai semua kegiatan sekolah,” tegas Budi.
Semetara itu, Ketua Komite SMP Negeri 1 Kota Pekalongan, Slamet menuturkan bahwa wali murid yang tidak mampu membayar uang sekolah boleh mengajukan keringan dengan syarat harus mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
Menurutnya, selama ini banyak wali murid yang mampu, namun mengajukan keringan pembayaran sekolah, sehingga merugikan wali murid yang lain. ”Ini untuk kepentingan anak didik, jadi tidak masalah jika setiap siswa dipungut uang Rp 82 ribu per bulan selama 1 tahun. Bahkan, saya sendiri membayarnya lebih dari Rp 90 ribu per bulan,” tutur Slamet. (thd/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.