Ajukan Novum, Untung Wiyono Merasa Dizalimi

306

Sidang Peninjauan Kembali

MANYARAN — Mantan Bupati Sragen Untung Wiyono merasa dizalimi dalam kasus korupsi ABPD Kabupaten Sragen 2003-2010 yang merugikan negara Rp 11,2 miliar. Ia menilai, pencairan deposito dilakukan atas perintah Bupati Sragen yang baru yakni Agus Fatchurrohman. Hal itu diungkapkan Untung usai mendengarkan tanggapan jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen atas peninjauan Kembali (PK) yang diajukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (28/5).
Untung menegaskan, seharusnya bupati Sragen yang sekarang juga harus bertanggung jawab atas kasus ini. Oleh sebab itu, ia berharap bupati yang bersangkutan untuk segera diproses secara hukum. ”Waktu itu justru saya telah mengeluarkan disposisi melarang melakukan pencairan deposito karena akan menimbulkan kerugian negara. Namun dari Bupati sekarang malah memberikan disposisi untuk pencairan,” bebernya.
Untung juga membantah dakwaan jaksa yang menyatakan bahwa apa yang dilakukannya untuk memperkaya diri. Menurutnya, ia telah memiliki segalanya dari bisnis yang dijalankan. ”Terakhir laporan dari KPK menempatkan saya pada peringkat nomor empat pemimpin daerah terkaya seluruh Indonesia. Dan semua itu saya dapatkan sebelum jadi bupati,” ungkapnya.
Sementara itu, Jaksa dari Kejari Sragen dalam tanggapannya di persidangan mengungkapkan bahwa novum yang diajukan pemohon PK bukan termasuk keadaan baru sehingga permohonan PK dapat dikabulkan. ”Novum yang menyatakan tidak ada surat kuasa atau bukti tertulis dari Bupati pada saat melakukan peminjaman tidak berarti tidak ada alat bukti. Tetapi dari keterangan saksi juga bisa menjadi bukti yang sah,” ungkap Febri Hartanto, salah satu jaksa dari kejari Sragen.
Lebih lanjut, Febri menegaskan bahwa bukti tertulis tidak bisa berdiri sendiri. Dari beberapa keterangan saksi yang dihadirkan jelas ada hubungan bahwa satu sama lain menyatakan bahwa yang bersangkutan memerintahkan. ”Kami berkeyakinan novum tersebut bukan keadaan yang baru yang telah diketahui oleh para saksi,” imbuhnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto.
Menanggapi hal tersebut, Untung menyatakan bahwa ia tetap optimistis bahwa PK yang diajukan akan diterima oleh Mahkamah Agung. Pasalnya semua novum yang diajukan menyatakan bahwa ia tidak bersalah. ”Insya Allah, PK saya diterima,” harap Untung didampingi penasihat hukumnya Dani Sriyanto.
Seperti diketahui, Untung Wiyono terseret kasus korupsi ABPD Kabupaten Sragen 2003-2010 yang merugikan negara Rp 11,2 miliar. Pada 21 Maret 2012 lalu, Untung divonis bebas dan dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang diketuai Lilik Nuraeni.
Namun, pada 18 September 2012, Mahkamah Agung yang dipimpin Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan hakim anggota Leopold Hutagalung dan Surachmin melalui putusan kasasi menjatuhkan vonis penjara 7 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan untuk Untung. MA juga memerintahkan Untung menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 11,2 miliar ke negara.
Atas putusan kasasi itu, Untung kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkaranya. Dalam novum tersebut, Untung mengajukan tiga hal. Yaitu laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah, lembar disposisi Bupati Sragen, dan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan dan pemberhentian Bupati Sragen. (fai/ton/ce1)