Satpol Wajib Bongkar Bangunan di Rinjani

417

Dewan Beri Waktu Sebulan

SEMARANG – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang kembali membahas masalah bangunan bertingkat di Jalan Rinjani No 10 D, RT 7 RW IV, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi C Didik Marsudi mengundang semua pihak termasuk pemilik bangunan.
Namun hingga pembahasan itu selesai pihak pengembang tidak datang juga. Praktis Komisi C hanya mendengarkan pemaparan dari satu pihak yakni perwakilan warga. Sedangkan dari eksekutif hadir antara lain perwakilan Dinas Tata Kota dan Permukiman, BPPT, Satpol PP dan lain sebagainya. Hasil rapat memutuskan Komisi C meminta Satpol PP segera melakukan pembongkaran.
Menurut anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Ari Purbono, hasil rapat membahas sengketa bangunan Rinjani tidak mengubah keputusan beberapa lalu. Sifatnya menguatkan putusan dan memberikan kepastian pada masyarakat, kapan pemerintah melakukan eksekusi bangunan di Rinjani yang menyalahi izin.
Pembangunan hanya berizin tiga lantai tapi dibangun hingga tujuh lantai. ”Mengingatkan kembali komitmen pemerintah, apa sih yang bikin berlarut-larut, rekomendasi kami sudah jelas, bangunan itu harus dibongkar,” katanya di kantornya, Rabu (28/5). Komisi memberi batas waktu sebulan pada eksekutif untuk melakukan koordinasi pembongkaran bangunan.
Pihaknya akan memantau jalannya rekomendasi yang telah diberikan. Ari menambahkan jika pemerintah kurang nyali, maka pemerintah bisa memberitahu kapan eksekusi. Lalu, selaku wakil rakyat akan mendampingi proses eksekusi. Jika perlu, wali kota juga hadir demi kelancaran proses eksekusi pada bangunan yang jelas menyalahi aturan.


”Agar tercipta iklim kondusif di Kota Semarang. Ini kan penegakan perda, jangan sampai Kota Semarang dikenal perda-nya mudah dilanggar,” jelasnya. 
Kepala Bidang Ketertiban Satpol PP Kota Semarang, Aniceto Magno Da Silva menyatakan kesiapannya membongkar bangunan di Jalan Rinjani yang menyalahi aturan tersebut. Pihaknya hanya menunggu surat rekomendasi bongkar dari Dinas Tata Kota dan Perumahan. Begitu turun, dia langsung akan menentukan jadwal pembongkaran. ”Kami perlu koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembongkaran,” katanya.
Apalagi, bangunan yang bermasalah itu cukup besar. Tidak mungkin pembongkaran dilakukan secara manual. ”Yang jelas itu perlu alat untuk membongkar, apakah backhoe atau apa,” tuturnya. (sgt/jpnn/ton/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.