Narkoba Rambah Dewan

298

”Namun demi penegakan hukum, Noor Hayati perlu mengungkapnya. Jika tidak segera diungkap, ini akan menjadi fitnah yang berkepanjangan.”

Aris Isnandar
Wakil Ketua DPRD Jepara

Hindari Fitnah, Harus Ungkap Nama

JEPARA–Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat publik Kabupaten Jepara layaknya fenomena gunung es. Belum jelas siapa orang yang menggunakan narkoba di kalangan pejabat eselon II dan III, termasuk TNI-Polri, kasus tersebut giliran menyasar ke Gedung Taman Sari, sebutan dari DPRD Kabupaten Jepara.
Dokter Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Noor Hayati menyebutkan bahwa ada satu anggota DPRD Jepara yang rutin berkonsultasi dengannya. Namun, lagi-lagi dokter RSUD Kartini ini tidak bersedia menyebutkan nama oknum yang terlibat praktik penyalahgunaan barang haram. Apalagi menyebut nama, dan memberitahukan inisialnya.
Noor Hayati lebih memegang pepatah “diam itu emas” ketimbang berterus terang. Sikap tersebut tentu membuat lembaga pemerintahan, seperti Pemkab, TNI-Polri, dan DPRD Jepara kebingungan.
Ketiga lembaga tersebut hingga kini belum menentukan sikap. Ketika dikonfirmasi ketiga lembaga pemerintahan tersebut, masih sebatas rencana dan memberikan pernyataan normatif.
Wakil Ketua DPRD Jepara, Aris Isnandar mulai angkat bicara mewakili lembaganya karena merasa terusik. Pihaknya mengapresiasi pernyataan dokter Noor Hayati mengenai pejabat publik yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba. Aris juga menghargai iktikad dari Noor Hayati yang tidak mau menyebut nama tersangka karena persoalan kode etik.
”Namun demi penegakan hukum, Noor Hayati perlu mengungkapnya. Jika tidak segera diungkap, ini akan menjadi fitnah yang berkepanjangan,” kata Aris kepada Jawa Pos Radar Kudus kemarin.
Pihaknya sepakat apabila untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba ini dilakukan tes urine. Ia menilai upaya itu dapat menjadi jalan keluar dari persoalan ini. Bahkan, pihaknya mengatakan kasus tersebut menjadi ajang bagi pemerintah, kepolisian dan angota DPRD Jepara untuk komitmen penanganan barang haram tersebut.
”Ada atau tidak ada pejabat publik yang mengonsumsi, narkoba tetap menjadi musuh bangsa. Kita semua wajib menyatakan perang terhadapnya,” tegasnya.
Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto juga merasa gelisah dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pejabat eselon II dan III. Hadi mengaku pemberitaan media terkait kasus pemakaian narkoba itu sempat membuat saling tuding.
Sebab, pejabat eselon II di kalangan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Jepara hanya terdiri empat orang. Namun jika dihitung pemkab eselon II terdapat 41 orang dan eselon III terdapat 138 orang.
”Jumlah eselon yang terbatas itu memang berpotensi terjadinya saling tuding. Karena informasi awal mengarah ke kalangan pejabat eselon II di Setda Jepara,” ucap Hadi.
Penggunaan narkoba di kalangan pejabat publik bukan merupakan barang baru. Di lingkungan Polres pada 2012, seorang anggota Polres Jepara Kusdiono terlibat peredaran narkoba.
Kusdiono diganjar hukuman satu tahun enam bulan dan diberhentikan secara tidak terhormat. Selanjutnya di periode 2009-2014 DPRD Jepara, politisi Demokrat Akhlis juga terlibat konsumsi narkoba dan akhirnya jabatannya dicopot.
Secara tidak detil, Hadi mengungkapkan, di kalangan Pemkab Jepara juga pernah terjadi kasus serupa. ”Dulu pernah ada staf di Pemkab Jepara sebagai pengguna anrkoba akhirnya dicopot,” ujarnya.
Pihaknya menyatakan akan menindak oknum yang terlibat itu. Saat ini Hadi mengaku masih sebatas penelusuran. (him/lil/ida)