Pemkot dan KAI Belum Sepakat

312

Penertiban Proyek Sistem Banger

BALAI KOTA — Pembangunan kolam retensi di Kelurahan Kemijen untuk sistem Banger belum bisa direalisasikan. Penertiban bangunan liar di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih jadi masalah utama. Pertemuan antara pihak pemkot dengan PT KAI untuk membahas biaya penertiban bangunan yang dilakukan selama ini belum memunculkan kesepakatan alias deadlock.
Kedua belah pihak masih saling melempar tanggung jawab atas biaya pembongkaran tersebut. Pemkot merasa belum menggunakan lahan tersebut sebagai kolam retensi meski perjanjian sewa sudah ditandatangani pada 2011 silam. Sedangkan PT KAI mengklaim saat nota kesepahaman sewa lahan nilai yang ditentukan tidak termasuk untuk pembongkaran bangunan yang ada di atas asetnya.
Sekda Kota Semarang Adi Tri Hananto menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pendataan yang dilakukan PT KAI. Setelah itu baru dibicarakan lagi mengenai solusi penertiban bangunan. ”Kemarin sudah diukur ulang, dari hasil ukur ulang ada inventarisasi, saat ini sedang dilakukan penghitungan oleh PT KAI. Jadi kita masih menunggu proses itu, pasti ada pembicaraan lagi,” kata Adi Tri Hananto kepada Radar Semarang, Selasa (3/6).
Disinggung mengenai adanya adendum atau perjanjian ulang atas sewa lahan kolam retensi, Adi mengaku masalah penertiban bangunan ini tidak menyangkut substansi perjanjian sewa yang sudah dilakukan pada tahun 2011 lalu. ”Masalah ini tidak menyangkut substansi perjanjiannya. Ini tanah belum kosong, supaya kosong seperti apa, itu yang akan kami pecahkan,” ujarnya.
Menurut Sekda, penertiban bangunan liar tersebut merupakan tanggung jawab PT KAI selaku pemilik lahan. Walaupun pemkot sudah menyewa lahan tersebut, namun pada kenyataannya belum ada penyerahan lahan atas sewa tersebut. ”Kami sepakat dengan harga segitu (Rp 308 juta per lima tahun), tapi belum kami manfaatkan. Kalau masalah biaya pembongkaran nanti dicari jalan keluarnya bersama,” katanya.
Terpisah Manajer Aset PT KAI Daop 4 Semarang Eman Sulaiman menyatakan, hasil pendataan ulang lahan dan bangunan sudah diserahkan kepada pemkot. Bahkan pihaknya sudah menggelar rapat dengan Dinas PSDA ESDM (Pengelolaan Sumber Daya Alam Energi Sumber Daya Mineral), Satuan Kerja (Satker), pihak kecamatan dan kelurahan. Namun dalam pertemuan tersebut tidak ada keputusan apa pun. ”Semua pihak, baik PSDA, Satker, camat dan luar tidak bisa memutuskan terkait biaya penertiban bangunan tersebut. Jadi biaya pembongkaran ini belum ada kesepakatan dan belum ada yang menanggung,” katanya.
PT KAI berharap ada adendum atas sewa lahan kolam retensi. Sebab, nilai sewa menjadi beda ketika penertiban bangunan dibebankan kepada PT KAI. ”Kalau PT KAI mintanya adendum dulu. Karena biaya sewanya beda. Dulu dalam kontrak nilainya kecil, karena saat pernjanjian tidak melihat kondisi di atasnya (lahan). Sepertinya wali kota yang dulu hanya untuk memuluskan proyek saja,” ujarnya.
Ia keberatan jika nilai sewa yang sama tapi penertiban bangunan dibebankan kepada pemilik aset. ”Dalam sebuah penertiban pasti harganya tinggi, (warga) minta beberapa kali lipat dari semula. Bisa jadi biaya (penertiban) di atas nilai kontrak. Kalau seperti itu PT KAI untungnya apa? Harapan kami, wali kota maunya bagaimana, kalau mau penertiban urusannya seperti apa, harus jelas. Tidak bisa dong kalau KAI sendiri yang nanggung,” tandasnya. (zal/ton/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.