Ahli Waris Diminta Copot Spanduk

290

Sengketa Lahan SD Beringin 01

BALAI KOTA — Pemkot Semarang meminta pihak ahli waris Hadi Muchtar mencopot spanduk dan poster sengketa yang masih terpasang di pagar SD Beringin 01 Ngaliyan. Meski tidak mengganggu proses belajar mengajar, keberadaan spanduk dan poster tersebut dapat mengganggu psikologis orang tua murid. Terlebih, sebentar lagi proses penerimaan peserta didik baru.
”Berkaitan dengan masih adanya spanduk dan poster sengketa yang terpasang di SD Beringin 01, kita berharap pada ahli waris untuk melepas. Sebaiknya hal itu tidak perlu dilakukan karena pemkot tetap akan menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Kabag Humas Pemkot Semarang, Achyani kemarin (4/6).
Sembari menunggu fasilitas dari pemkot, lanjut Achyani, pihak ahli waris bisa membantu mendinginkan suasana dengan mengurangi langkah-langkah kontroversi, termasuk spanduk dan poster yang sekarang masih terpasang di SD Beringin 01.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, memastikan proses belajar mengajar di SD Beringin 01 tidak terganggu, meski lahan sekolah masih dalam posisi sengketa. Diharapkan, pihak ahli waris juga tidak melakukan penyegelan lagi, karena berkaitan dengan pendidikan anak bangsa.
”Kita sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah, lurah, camat, dan UPTD setempat. Karena ini menyangkut aset, jadi kewenangannya ada di pemkot. Meski SD Beringin 01 ini berada di dalamnya, tapi pemecahan persoalan ini ada di tingkat pemkot. Jadi, biarkan proses belajar mengajar berlangsung,” kata Bunyamin.
Dia memastikan persoalan ini tidak akan mengganggu pembelajaran anak didik. Terlebih, sebentar lagi ada ujian kenaikan kelas. Menurutnya, pemkot masih membicarakan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. ”Pembelajaran tidak ada masalah, tidak akan terganggu. Dan saya kira tinggal komunikasi saja (antara pihak ahli waris dan pemkot),” ujarnya.
Komisi D DPRD Kota Semarang sangat menyayangkan kejadian penyegalan yang terjadi di SD Beringin 01, Ngaliyan. Pemkot Semarang melalui Dinas Pendidikan diminta untuk segera mengambil tindakan tegas dengan memberikan jaminan kepada orang tua dan anak didiknya di mana kegiatan belajar tidak terganggu, apalagi akan menghadapi ujian kenaikan kelas.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo mengatakan, Dinas Pendidikan harus cepat menyelesaikan masalah penyegelan itu. Disdik harus memfasilitasi penyelesaian persoalan sekaligus mengambil keputusan. Apakah menindak tegas pelaku penyegelan atau merelokasi sekolah.
”Kalau tidak ada aturan yang memungkinkan bila dilakukan relokasi, ya dibeli sekali saja sekolah tersebut. Yang penting jangan sampai penyegelan mengganggu anak-anak yang mau belajar, apalagi sekarang mau menghadapi ujian kenaikan kelas,” tegasnya.
Pakar pendidikan Kota Semarang Ngasbun Edgar mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Ia berharap sengketa tanah yang ditempati institusi pendidikan tidak terulang lagi. ”Siapa yang dirugikan kalau tidak siswa. Mereka generasi penerus bangsa yang seharusnya dijaga,” ujar Ngasbun. (zal/mg1/aro/ce1)