Patok Lahan Underpass Rawan Digeser

359

”Kita memang tidak melakukan pengawasan untuk menghindari pergeseran patok oleh oknum, karena pasti akan kelihatan jika ada pergeseran, sebab penandaan kita lakukan dengan berbagai cara.”

Sukardi
PPKom Pembebasan Lahan Underpass Jatingaleh

Pastikan Tidak Keluar dari DED

BALAI KOTA — Dinas Bina Marga Kota Semarang terus melakukan pemantauan terhadap patok yang telah dipasang sebagai tanda lahan yang akan dibebaskan untuk proyek pembangunan underpass Jatingaleh. Hal itu dilakukan untuk memastikan titik patok tidak bergeser atau lepas dari gambar detail engineering design (DED) yang ada.
”Mestinya setelah pematokan kita sosialisasi kembali, tapi itu belum kita lakukan. Karena ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Seperti melakukan pematokan ulang untuk meyakinkan titik ikat tidak keluar dari gambar desain yang ada,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembebasan Lahan Underpass Jatingaleh, Sukardi, kepada Radar Semarang, kemarin (4/6).
Selain menggunakan patok, lanjut Kabid Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota Semarang ini, pengikatan titik lahan underpass juga dilakukan penggunakan cat dan penanda lain. Hal itu dimaksudkan agar titik tidak hilang atau mengantisipasi pergeseran oleh oknum tak bertanggung jawab.
”Jangan sampai titik ikat ini lepas dari gambar desain yang ada. Teman-teman di lapangan sedang menindaklanjuti hasil pematokan yang kemarin. Penandaan tidak cukup menggunakan patok, tapi juga cat dan sebagainya. Kita memang tidak melakukan pengawasan untuk menghindari pergeseran patok oleh oknum, karena pasti akan kelihatan jika ada pergeseran, sebab penandaan kita lakukan dengan berbagai cara,” tegasnya.
Disinggung adanya bidang tambahan mengingat pengukuran terakhir dilakukan pada 2008 lalu, Sukardi belum bisa menjabarkan data bidang tambahan tersebut. ”Kita belum merangkum data perbedaan inventarisasi tahun 2008 dengan yang sekarang. Kalau dulu peta bidangnya ada 56, yang terakhir kita belum tahu, tapi dapat dipastikan ada perubahan. Ini petugas sedang melakukan penghitungan lagi, hasilnya belum saya terima,” terangnya.
Setelah peta bidang yang terkena diketahui secara pasti, baru pihaknya menjadwalkan sosialisasi tahap kedua bersama warga yang terkena dampak proyek. Sosialisasi terkait kesepakatan data inventarisasi kebutuhan lahan yang akan digunakan untuk underpass. ”Dari pendataan ini, kita akan jabarkan terkait luasan bidang yang terkena di masing-masing lahan warga berapa. Baru setelah itu kita lakukan appraisal untuk taksiran harga,” tandas Sukardi.
Sukardi juga mengakui, dalam penyiapan lahan underpass nanti bakal mengganggu arus lalu lintas di sekitar kawasan Jatingaleh. Namun pihaknya menyerahkan rekayasa lalu lintas kepada pihak terkait, dalam hal ini Satker (Satuan Kerja) Metropolitan.
”Bina Marga sebenarnya hanya menyiapkan lahan saja, sedangkan pelaksanaan ada di Satker Metropolitan. Jadi, terkait penataan jalur alternatif nanti seperti apa tugasnya Satker Metropolitan. Saya yakin dalam pelaksanaan nanti, Satker pasti sudah mempertimbangkan kepadatan yang ada di sana,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto berharap pemkot memetakan jalur-jalur alternatif sebagai pengalihan arus dari sekarang. Agar beban kendaraan yang melintas di jalur Jatingaleh tidak begitu besar.
”Setidaknya pemkot bisa mempersiapkan fasilitas jalur alternatif dari sekarang. Memperbaiki kondisi jalan yang rusak atau melebarkan jalan alternatif. Bagaimanapun juga kondisi jalur alternatif harus mendukung untuk dilalui kendaraan berat,” katanya. (zal/aro/ce1)