KP2KKN Lapor Komisi Kejaksaan

356

Kasus Dugaan Korupsi APBD Rembang
 
LEMPONGSARI – Pasca penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah kepada Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim dengan pidana penjara selama 2,5 tahun terkait dugaan korupsi dalam penyertaan modal APBD Rembang 2006-2007, Rabu (4/6) lalu, menimbulkan banyak polemik. Salah satunya dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.
Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto menilai jaksa tidak profesional karena menuntut terlalu rendah. ”Padahal banyak pihak berharap pelaku tindak pidana korupsi itu dituntut di atas empat tahun, nyatanya hanya sekitar setengahnya saja,” ungkapnya, Kamis (5/6). Ia mengaku sebelum sidang sudah tersiar kabar jika jaksa akan mengajukan tuntutan rendah.
Atas hal itu, Eko berencana akan melaporkan pada Jaksa Pengawas dan Komisi Kejaksaan. Ia berharap pihak kejaksaan dalam menangani ini secara serius, profesional dan menghindari bentuk suap-menyuap.
Menanggapi tudingan tersebut, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Masyhudi, secara terang-terangan membantahnya. Menurutnya, tuntutan yang diajukan oleh kejaksaan dalam persidangan sudah maksimal. ”Kalau ada pihak yang menuduh kami tidak serius, indikatornya apa? Kami tidak pernah main-main,” katanya.
Ia menegaskan, tuntutan hukum yang diajukan sudah melalui pertimbangan yang matang. Dalam kasus tersebut, lanjut Masyhudi, tidak ditemukan kerugian negara. Hal itu didasarkan pada fakta-fakta di persidangan. Menurutnya, dugaan kerugian negara senilai Rp 4,1 miliar sudah dipulihkan, melalui penyitaan beberapa aset berupa tanah. ”Selain itu, uang senilai Rp 1,8 miliar yang sebelumnya diduga diselewengkan ternyata memang digunakan PT RBSJ untuk operasional SPBU,” imbuhnya.
Penasihat hukum Salim, Ahmad Hadi Prayitno saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Semarang menyatakan bahwa dari semula memang tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Sedangkan terkait proses pinjaman kas daerah sebesar Rp 25 miliar untuk penyertaan modal PT RBSJ telah memenuhi prosedur. ”Dari awal baik saya maupun klien saya mengatakan bahwa kasus ini sengaja dipolitisasi oleh lawan politik di Rembang,” ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Koordinator Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) wilayah Jawa Tengah Edy Susanto. Menurutnya, orang nomor satu di Kabupaten Rembang tersebut adalah korban politik. Ia menyayangkan kenapa kasus ini baru terungkap padahal kejadiannya tahun 2006. ”Saya yakin ada aktor intelektual di balik kasus ini yang memanfaatkan kelemahan Salim yang punya latar belakang pebisnis,” ungkapnya.
Edy berharap majlis hakim memberi keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Seandainya jika tetap dinyatakan bersalah, ia mendesak mendesak Polda Jateng maupun Kejati untuk segera menetapkan tersangka lain. (fai/ton/ce1)