Penertiban Minimarket Dianggap Kamuflase

323

SOLO-Karut marut persoalan toko modern atau minimarket tak berizin yang mencuat saat ini dinilai sebagai buah dari ketidakberdayaan pemkot, dalam hal pengawasan dan penertiban. Kalangan dewan menanti tindakan tegas pemkot, yang tak sekadar berani menutup operasional minimarket liar.
Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto menilai, tindakan penertiban yang ditempuh pemkot saat ini termasuk sangat terlambat. Itu mengingat, keberadaan minimarket illegal yang menebras proses perizinan sudah terindikasi cukup lama. Terlebih, kata dia, kalangan dewan juga sudah kerap mengingatkan pemkot untuk kroscek dan melakukan pengawasan rutin. Sehingga, indikasi adanya pelanggaran investasi toko modern bisa diketahui dari awal.
“Lha, kok baru dipersoalkan sekarang? Dari dulu, kami kan selalu mengingatkan soal perizinan. Bagi kami itu (penertiban minimarket) seperti kamuflase saja. Harusnya kan dari dulu,” kata Supriyanto kepada wartawan, Kamis (5/6).
Jika benar-benar ingin menunjukkan ketegasan, lanjut Supri, mulai saat ini pemkot harus berani mengambil tindakan yang tidak setengah-setengah. Misalnya, kata dia, jangan hanya berani menyegel minimarket illegal yang nekat beroperasi. Apalagi jika sudah terbukti, adanya unsur kesengajaan dari para pemilik minimarket, untuk melanggar proses perizinan.
“Harus berani tegas. Kalau ada unsur kesengajaan, ya harus ditutup selamanya. Di perda kan juga sudah jelas mengatur adanya sanksi pidana hingga denda. Yang tidak menaati perizinan denda minimal Rp 50 juta,” paparnya.
Merujuk pada Perda Nomor 5/2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pelanggaran terhadap perizinan penyelenggaraan pusat perbelanjaan atau toko modern dikenai sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda Rp 50 juta. Selain itu, pemilik toko modern juga dikenai sanksi berupa penutupan tempat usaha.
Sementara itu, Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo masih memberikan toleransi bagi minimarket yang didirikan sebelum Perda Nomor 5/2011 diberlakukan. Dan, memberi kesempatan bagi pemilik minimarket yang diketahui sudah menjalani proses perizinan, meski baru pada tahap awal, yakni izin pemanfaatan ruang (IPR).
“Kami akan lihat kronologinya seperti apa. Kalau minimarket ada sebelum perda, kemungkinan nanti bisa diteruskan (pengurusan perizinannya). Untuk minimarket baru, tergantung IPR-nya sudah ada belum,” ujarnya.
Untuk minimarket yang sudah mengantongi IPR, kata dia, diberi kesempatan untuk meneruskan proses perizinan. Sembari menunggu pengurusannya, pemilik minimarket diminta untuk menutup sementara tokonya. Penutupan itu, lanjutnya, sampai semua dokumen perizinan rampung.(ria/mas)