Siapkan Relokasi ke Rusunawa

316

Proyek Kolam Retensi Banger

BALAI KOTA – Pemkot Semarang masih mencari solusi untuk menertibkan bangunan milik warga yang berdiri di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang akan dijadikan kolam retensi sistem Banger. Ada dua alternatif yang akan ditempuh oleh pemkot. Selain adendum perjanjian, solusi lain adalah merelokasi warga ke rumah susun sistem sewa (rusunawa). Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat disinggung mengenai persoalan penertiban bangunan warga di atas lahan seluas 9 hektare di Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur yang sampai saat ini belum terselesaikan, dan terkesan lempar tanggung jawab antara pemkot dan PT KAI selaku pemilik aset lahan tersebut.
”Bukannya PT KAI maupaun pemkot tidak mau (membiayai penertiban), tapi kembali pada persoalan bagaimana rumah-rumah liar di sana harus diselesaikan. Pemkot sudah sampaikan ke PT KAI, PT KAI juga sudah menyampaikan kepada pemkot terkait keberatannya melakukan pembiayaan penertiban. Sekarang bagaimana kita mencari solusi keberatan tersebut,” terang wali kota kepada Radar Semarang.
Menurut Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, anggaran untuk pembersihan bangunan memang besar. Pemkot sendiri tidak bisa memberikan tali asih kepada warga karena terbentur Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang hibah bansos. Yang bisa memberikan tali asih, lanjut Hendi, adalah PT KAI.
”Tapi PT KAI-nya sendiri ngomong kalau tali asihnya dari PT KAI, nilai kontraknya itu berapa (terlalu kecil), tidak cucuk. Nah, sekarang sudah ketemu penyakitnya, sekarang sedang didiskusikan teman-teman bagaimana solusinya,” kata Hendi.
Wali kota menyatakan, ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya melakukan adendum kontrak. Tapi, jika memang sudah mentok tak ada solusi pembiayaan penertiban bangunan, maka pemkot akan merelokasi warga tersebut dengan memfasilitasinya di rusunawa. Warga pun diimbau untuk memahami kondisi dan program yang akan dijalankan pemerintah.
”Saya rasa selalu ada jalan keluar sepanjang kita mau. Kemungkinannya memang adendum kontrak, tapi saya belum memutuskan itu. Alternatif lain kalau memang sudah mentok, ya kita beri pengertian kepada warga yang menempati aset tersebut untuk meninggalkan lahan yang bukan miliknya. Kita punya rusunawa, itu juga bisa ditempati, jadi ada beberapa alternatif. Kita lihat prosesnya nanti seperti apa,” tandas wali kota.
Dari hasil pendataan PT KAI Daop IV Kota Semarang di atas lahan seluas 9 hektare yang akan dijadikan kolam retensi terdapat 84 bangunan warga, utamanya di RW 3 dan 4 Kelurahan Kemijen. ”Data inventarisasi sudah kita serahkan kepada pemkot, tinggal kita menunggu keputusan wali kota seperti apa,” kata Manajer Aset PT KAI Daop IV Semarang Eman Sulaiman.
Sementara sejumlah warga yang menempati lahan aset milik PT KAI di wilayah RW 3 Kemijen mengakui jika selama ini memang tidak memegang sertifikat tanah. Tapi, warga memiliki surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria pada 1976. Jika memang diminta pindah, warga minta nilai ganti rugi 75 persen dari harga lahan yang bersertifikat.
Supomo, 63, warga RT 6 RW 3, menyatakan, berdasar pendataan sementara di RT 5 dan RT 6, warga yang lahannya terkena dampak pembangunan kolam retensi ada 19 kepala keluarga (KK). Rinciannya, 7 KK di RT 5 dan 12 KK di RT 6.
”Ada 19 KK di jalan poros ini yang terkena pembangunan kolam retensi. Warga sempat terkejut dengan pemberitaan di media yang menyatakan bangunan di sini merupakan bangunan liar,” ujar mantan Ketua RT 6 RW 3 itu.
Pihaknya mengakui, sebagian besar warga di wilayahnya memang tidak memiliki sertifikat atas tanahnya. Selama puluhan tahun, warga hanya memegang SKPT yang diterbitkan pihak Agraria. ”Sertifikat memang belum ada, tapi kami memiliki surat SKPT dari Agraria bernomor 10027/76 tertanggal 6 Desember 1976. Kalau memang kami diminta pergi, kami berhak mengajukan beberapa usulan,” kata Supomo sembari menunjukkan lembaran SKPT.
Jika memang warga diminta pindah, lanjut Supomo, warga akan mengusulkan sejumlah hak kepada pemkot. Pertama, warga minta ganti rugi sesuai luas tanah dan kriteria bangunan. Besaran ganti rugi 75 persen dari nilai lahan bersertifikat. ”Selain itu, jika direlokasi, pemkot diharap mempertimbangkan sejumlah fasilitas pendukung, seperti jaringan penerangan, jaringan air bersih, dan telepon,” pintanya.
”Kita siap pergi jika dibayar lunas. Memang belum ada kesepakatan selama ini, karena sosialisasi dari pemerintah saja belum. Kami juga mengusulkan nilai ganti rugi sebesar 75 persen dari harga tanah sertifikat,” tandasnya yang diamini warga lain. (zal/aro/ce1)