Pilpres, 5 Wilayah Rawan Konflik

317

UNGARAN-Lima wilayah di Kabupaten Semarang rawan konflik dalam pilihan presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang. Adalah Kecamatan Kaliwungu, Bergas, Ungaran, Ungaran Timur dan Barat serta Sumowono. Pasalnya, perolehan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu, antara PDIP dan Gerindra hasilnya hampir berimbang.
Kapolres Semarang, AKBP Augustinus B. Pangaribuan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan analisa potensi konflik dan gangguan dalam Pilpres mendatang di Kabupaten Semarang. “Untuk mengantisipasi bentrok di TPS, hingga kini belum ada gambaran. Tetapi kami telah mengotak-kotakan berdasarkan hasil Pileg kemarin,” tandasnya.
Polres Semarang juga melakukan pendataan terhadap kelompok-kelompok pendukung dari kedua kubu. Hal itu dilakukan untuk pemantauan dan antisipasi pengamanan Pilpres. Polres juga telah menyiapkan 699 personel untuk pengamanan pilpres.
“Kelompok/relawan pendukung capres tidak mendaftarkan, tetapi kami yang mendata mereka. Hasil pendataan kami, ada 16 kelompok dari kedua kubu,” ungkapnya.
Kapolres juga telah meminta jadwal kampanye masing-masing kubu. Namun belum ada jadual waktu kampanye. Kendati demikian, pihaknya sudah siap melakukan pengamanan kampanye. “Kami sudah sampaikan kepada masing-masing partai, supaya koordinasi dengan kepolisian dalam berkampanye,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait isu adanya jajaran TNI yang tidak netral dalam Pilpres mendatang dengan tuduhan melakukan pengerahan bintara pembina desa (Babinsa) untuk mengarahkan memilih pasangan Prabowo-Hatta. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0714/Salatiga, Letkol Arh Tjahjono memastikan tidak ada arahan agar masyarakat memilih calon presiden dan wakil presiden tertentu dalam Pilpres 9 Juli mendatang.
“Netralitas ya tetap netral. Di sini tidak ada itu (pengerahan Babinsa). Masyarakat perlu kroscek kebenaran kabar itu, karena bisa memperkeruh suasana jelang Pilpres. Masyarakat bisa melaporkan, jika ada Babinsa kami yang main mata,” kata Tjahjono.
Terpisah, Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya laporan mobilisasi Babinsa untuk mendata capres pilihan warga. “Kami belum menemukan dan belum ada laporan tentang itu,” tutur Agus. (tyo/ida)