Dewan Nilai Pelayanan PBB Belum Optimal

335

BALAI KOTA – Meski sudah lebih dari dua tahun jadi pajak daerah, namun pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB belum optimal. Hal ini tidak saja ditandai masih rendahnya penerimaan pajak yang baru mencapai 3,3 persen dari target pada bulan Mei ini tapi juga ditandai banyaknya keluhan masyarakat terkait PBB.
Untuk itu anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Hendro Sukmono mengharapkan agar pemkot dalam hal ini DPPKAD agar meningkatkan kinerjanya. ”Saya katakan bahwa PBB masih belum optimal hasilnya. DPPKAD harus lebih gencar melakukan sosialisasi melalui tingkat kecamatan, kelurahan bahkan hingga RT/RW namun secara teknis di lapangan belum dapat hasil yang sesuai,” ujar Hendro Sukmono.
Saat ditemui wartawan usai dialog interaktif DPRD Kota Semarang Hendro Sukmono menambahkan, pelayanan PBB masih bisa dioptimalkan sehingga bisa sesuai dengan target yang diharapkan. Apalagi sejak dimulainya pendaerahan PBB, lanjutnya, di mana PBB dikelola langsung oleh pemda setempat. ”Sekarang yang kami lihat belum ada hasil yang meningkat,” lanjutnya.
Menurutnya, perlu adanya komunikasi yang baik antara pemkot dengan masyarakat. Karena sekarang ini masih belum optimal. Sebenarnya masyarakat itu tidak sulit, dia tidak bayar PBB bisa jadi karena masyarakat itu lupa atau tidak tahu. ”Intinya hanya komunikasi saja yang perlu dibangun atau sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat membayar PBB perlu digencarkan lagi,” ungkapnya.
Sementara itu Kabid Penetapan Pajak Daerah DPKAD Kota Semarang, Iwan Budi Prasetya mengatakan berbagai upaya telah dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Semarang untuk mengoptimalkan target pajak bumi dan bangunan (PBB). Di antaranya melalui pekan panutan PBB dan undian berhadiah.
Dikatakan, dengan adanya undian berhadiah diharapkan dapat menarik warga untuk segera membayar PBB sebelum jatuh tempo. Selain itu dengan pekan panutan PBB mengimbau warga untuk segera membayar pajak. ”Namun berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, wajib pajak (WP) akan membayar ketika menjelang jatuh tempo pada 30 September nanti,” katanya.
Dalam penentuan target pajak, lanjutnya, sekarang ini sudah banyak objek pajak yang sudah berubah secara fisik. Dengan demikian, nilai jual objek pajak (NJOP)-nya pun akan berubah. Iwan mengaku cukup kesulitan untuk up date ketetapan nilai pajak karena pihaknya hanya memiliki enam orang tim penilai untuk menilai objek pajak. ”Padahal ada sekitar 490 ribu SPPT yang diterbitkan. Tentu kalau berada di jalan protokol nilainya akan naik disesuaikan dengan nilai ekonominya,” jelasnya.
Ditambahkan, tahun ini juga harus ada target pembayaran piutang. Yakni warga yang masih menunggak harus menyelesaikan piutangnya. Piutang ini juga limpahan data dari sebelum pendaerahan. (zal/ton/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.