Izin Investasi Sulit

962

TEMANGGUNG—Sulitnya perizinan investasi di wilayah Kabupaten Temanggung, membuat kalangan anggota dewan kembali angkat bicara. Sebab, peluang investasi di tengah pergeseran usaha besar dari kawasan kota besar ke kota kecil, harus ditangkap serius. Sistem perizinan yang masih sulit menyebabkan upaya untuk mendapatkan investor sulit.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Temanggung, Slamet, berpendapat, para investor merasakan perizinan di Temanggung terlalu berliku. Salah satu penyebabnya, lama dan pengurusan perizinan relatif mahal.
Ia mencontohkan, untuk pengurusan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang dikerjakan oleh konsultan, kerap tidak ada standar. Atau, rata-rata di atas Rp 25 juta. Padahal, di kabupaten lain untuk izin perusahaan yang setara, masih di bawahnya.
“Kami mohon pada bupati untuk memperhatikan hal tersebut, agar ke depan banyak investor masuk ke Temanggung,” katanya saat penyampaian pemandangan umum pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung 2013.
Matoha dari Fraksi PKB, mengatakan, salah satu cara untuk menyejahterakan masyarakat, dengan menggencarkan investasi daerah. Investasi di suatu daerah, akan menghasilkan dampak ganda. Yaitu, penyerapan tenaga kerja, perputaran ekonomi di antara warga, dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
Namun, dia melihat bahwa upaya menarik investor di Kabupaten Temanggung masih menemui beberapa hambatan. Antara lain, rendahnya pelayanan perizinan, kurangnya kepastian hukum, dan peraturan daerah yang tidak pro-bisnis maupun pro-investasi terhadap masalah perizinan.
“Sesungguhnya Temanggung sudah mempunyai Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) yang merupakan pelayanan one top service, namun perizinan yang diharapkan dalam satu pintu ternyata pada praktiknya masih banyak pintu,” katanya.
Ia mengatakan, investor atau seseorang yang akan berinvestasi di Kabupaten Temanggung harus keluar masuk beberapa dinas, badan maupun kantor untuk mendapatkan izin. Misalnya, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Disperindagkop, dan juga KP3M yang merupakan pelayanan perizinan.
Ia meminta Bupati Temanggung untuk bisa mengkaji persoalan itu, sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk bermain sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Temanggung, Irawan Prasetyadi memaparkan, terkait landasan hukum penerapan perizinan satu pintu, telah direalisasikan melalui Perda. Namun, sejauh ini Perbup sebagai tindak lanjut atas regulasi tersebut, belum ditetapkan. “Kita sudah siapkan dan sebentar lagi akan ditetapkan,” terangnya.
Untuk persiapan teknis, setelah sistem satu pintu ini berlaku, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) akan berubah statusnya dari kantor menjadi badan. Langkah ini dilakukan setelah dasar hukum berupa Perbup disetujui. (zah/lis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.