Mantan Analis Kredit Bank Jateng Dituntut 5 Tahun

456

MANYARAN — Mantan analis kredit Bank Jateng, Narto, dituntut pidana penjara selama 5 tahun atas dugaan korupsi kredit fiktif Bank Jateng Cabang Semarang tahun 2012. Selain pidana badan, yang bersangkutan juga dituntut membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Isti Yas Joni, SH saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (9/6).
Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah pada UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jaksa menilai sebagai analis kredit terdakwa tidak melakukan analisis kredit dengan benar. Akibatnya pengajuan kredit dari empat perusahaan yang diajukan Yanuelva Etliana (buron terpidana kasus Bank Jateng) berhasil lolos. ”Hal ini dikarenakan terdakwa tidak melakukan check on the spot (cek lokasi) atas dokumen jaminan dan lokasi jaminan,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, terdakwa mengaku keberatan. Atas dasar itu, baik terdakwa maupun penasihat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan. Majelis hakim memberi waktu selama seminggu untuk menyiapkan nota pembelaan.
”Sidang ditunda dan digelar kembali Senin (16/9) depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan,” ungkap hakim ketua sebelum mengakhiri persidangan.
Seperti diketahui, kasus ini merupakan perkara kedua yang dijalani terdakwa. Sebelumnya Narto juga didakwa meloloskan kredit fiktif yang diajukan Yanuelva Etliana. Tetapi perusahaan yang dipakai untuk pengajuan kredit itu berbeda dengan perkara sebelumnya. Kali ini ada empat perusahaan. Jaminannya juga berbeda. Sebelumnya pada Juli 2012 lalu, dia dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang.
Dalam perkara tersebut, Narto dinilai tidak melakukan analisis kredit dengan benar. Yakni tidak melakukan check on the spot atas dokumen jaminan dan lokasi jaminan. Akibatnya, 12 permohonan kredit senilai Rp 4,7 miliar itu cair dan diterima pemohon kredit (Yanuelva) melalui beberapa perusahaan pinjaman.
Padahal jaminan yang digunakan Yanuelva adalah Surat Perintah Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Dinas Cipkataru, Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Seluruh SPP dan SPMK tersebut fiktif, tidak memuat proyek pengerjaan dan tak memiliki anggaran.
Narto juga dinilai memberikan data yang digunakannya tahun 2010 kepada dua analis lain. Keduanya, Mohamad Farid dan Zamroni. Data dari Narto digunakan untuk meloloskan 62 permohonan kredit dengan jaminan dokumen fiktif serupa. Kredit diajukan pemohon yang sama, Yanuelva Etliana. Total kredit Yanuelva di Bank Jateng Cabang Semarang Rp 14,3 miliar. Rp 13,8 miliar di antaranya tidak kembali. (fai/aro/ce1)