Tempatkan Satpol di Lokasi Anjal

289

SEKAYU – Jelang bulan puasa dan Lebaran, permasalahan sosial seperti pengemis, gelandangan, dan orang telantar (PGOT) menjadi perhatian serius Pemkot Semarang. Pemkot melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Perlindungan Masyarakat (Linmas), akan menggelar razia rutin dan menempatkan sejumlah petugas di titik-titik jalan protokol yang menjadi tempat mangkal anak jalanan (anjal). Sanksi bagi pelaku eksploitasi dan pemberi uang anjal bakal diterapkan, seiring dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anjal yang sebentar lagi disahkan.  
Wali Kota Semarang Hendrar prihadi menyatakan, raperda anjal yang dalam waktu dekat disahkan akan menjadi payung hukum pemerintah untuk mengatur anak jalanan yang kian marak di Kota Semarang, utamanya menjelang puasa dan Lebaran. Pejabat yang akrab disapa Hendi ini meminta SKPD terkait dalam hal ini Satpol PP dan Dinsospora agar aktif melakukan razia jelang puasa dan Lebaran ini.
”Bagi anjal yang memang warga Semarang akan diberdayakan dengan dibekali keterampilan, sehingga diharapkan dengan bekal tersebut mereka tidak kembali ke jalanan. Sementara untuk anjal yang berasal dari luar daerah akan dikembalikan ke tempat asalnya,” terang Hendi. Wali kota mengimbau kepada masyarakat, khususnya pengendara untuk tidak memberikan apa pun kepada anjal, karena hal tersebut dapat merangsang mereka kembali turun ke jalan.  
Sementara itu, Kepala Satpol PP Linmas Kota Semarang Gurun Risyad Moko mengatakan, terkait dengan sarana dan prasarana untuk mendukung raperda anjal, pihaknya akan melakukan razia dan menempatkan petugas di titik-titik keramaian serta tempat yang disinyalir sebagai pangkalan PGOT dan anjal. ”Kami akan menggelar rapat internal untuk menyusun rencana razia yang digelar secara intensif. Kami juga mengimbau kepada pengendara untuk tidak memberikan uang kepada pengamen atau anjal,” katanya.
Diketahui dalam perda anjal nanti juga diatur sanksi bagi pemberi uang kepada anjal. Pemberi uang pada anak jalanan, gelandangan, atau pengemis di Kota Semarang bakal mendapat sanksi kurungan pidana maksimal sebulan dan atau denda Rp 1 juta.  
Ketua pansus, Anang Budi Utomo mengatakan pembahasan raperda anjal sudah selesai pada pembahasan terakhir Rabu  (4/6) lalu. Menurutnya, selama pembahasan, yang paling alot adalah soal penerapan sanksi. Namun setelah melalui proses diskusi, akhirnya ditemukan solusinya.
”Selain masalah sanksi untuk pemberi, kami juga membahas sanksi pelaku termasuk yang mengeksploitasi. Untuk pelaku, kami meminta pihak terkait untuk melakukan pembinaan. Sedang untuk yang mengeksploitasi dihukum hingga 3 bulan penjara dan atau denda hingga Rp 50 juta,” katanya.

Anang menambahkan, hasil pembahasan sudah final. Kini, pihaknya akan mengirim surat ke badan musyawarah (Bamus) untuk mencari jadwal pengesahan. Ia belum tahu kapan raperda tersebut akan disahkan. Dirinya mengikuti perintah bamus. Dalam raperda anjal yang sebentar lagi disahkan, memuat tiga poin penting yakni pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. (zal/ton/ce1)