Tunggakan Proyek Masih Rp 1,554 M

286

KENDAL—Selama kurun waktu 2013 sampai Mei 2014 Inspektorat Kendal mencatat ada kerugian negara sebesar Rp 2,163 miliar. Jumlah tersebut didapat dari berbagai proyek di SKPD di Kendal. 
Kepala Inspektorat Kendal, M Ali Jusuf mengatakan dari jumlah tersebut sebesar Rp 608,334 juta sudah ditarik dan disetorkan ke kas daerah. Sisanya sebesar Rp 1,554 miliar menjadi tunggakan. Kerugian negara tersebut tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Kendal.
Contohnya di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kendal, Inspektorat menemukan adanya beberapa pekerjaan pembangunan yang merugikan negara. Seperti pembangunan gedung Ronten Griya Sehat dengan nilai proyek Rp 145,605 juta.  Pelaksananya adalah CV Wira Dinamika. “Pekerjaan tersebut tidak sempurna, seperti cat dinding mengelupas, tidak ada stop kontak, kran air, pipa pembuangan air hujan dan sebagainya,” tandasnya.
Masih di Dinkes Kendal, ada temuan lainnya yakni pembangunan Pusat Kesehatan Desa (PKD) Bulugede Puskesmas Patebon II dengan nilai proyek Rp 131,148 juta. Selain itu rehabilitasi UPTD Puskesmas Kaliwungu Selatan sebesar Rp 197,707 juta.
Selain Dinkes dijumpai pekerjaan yang tidak beres di Dinas Kelautan dan Perikanan (DPP) Kendal. Yakni pekerjaan rehabilitasi tempat pelelangan ikan sebesar Rp 131,643 juta. Pelaksanananya adalah CV Sinar Mas Abadi. “Kalau di Dinkes sudah ada tindak lanjut, sedangkan di DPP ini belum ada tindak lanjut sama sekali atas pekerjaan yang belum sempurna ini,” kata Ali.
Inspektorat juga menemukan dugaan penyelewengan uang negara di Dinas Pertanian. Yakni pada buku pengeluaran bendahara pambantu dalam kegiatan 2013.  “Selain itu pengurus barang inventaris milik daerah terhadap pembelian barang yang belum dimasukkan Kedalam Inventaris Barang (KIB),” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti membenarkannya. Bahwa tunggakan kerugian negara itu berasal dari pihak ketiga. Makanya ia meminta kepada SKPD dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk melakukan penarikan terhadap pihak ketiga yang menunggak.
“Tapi penyelewengan ini dari tahun ke tahun sudah menurun, makanya kami meminta agar  SKPD-SKPD segera menarik dari sisa yang ada sebesar Rp 1,554 miliar” katanya. (bud/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.