Eks Kabag Kesra Divonis 2 Tahun


549

Korupsi Bansos Keagamaan Kendal


MANYARAN – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang akhirnya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 tahun kepada mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupatan Kendal Abdurrohman. Ia dinyatakan bersalah atas kasus dugaan korupsi bansos keagamaan Kendal tahun 2010 senilai Rp 1,3 miliar.

”Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara bersama. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan membayar denda sebesar Rp 50 subsider 1 bulan kurungan,” ucap Hakim Ketua Suyadi saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (10/6).

Majelis hakim menilai, terdakwa secara secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 atau yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsider. ”Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tersebut,” bebernya didampingi Hastopo dan Robert Pasaribu sebagai hakim anggota.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. ”Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, tidak menikmati hasil korupsi, dan mempunyai tanggungan keluarga,” imbuhnya.

Menanggapi putusan tersebut, terdakwa didampingi penasihat hukumnya menyatakan sikap pikir-pikir. Apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak. Hal yang sama juga dinyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal. Putusan tersebut lebih rendah tuntutan JPU yang menunut terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan.

Terpisah, mantan bendahara Bagian Kesra Kendal Siti Romlah juga menerima putusan hakim Pengadilan Tipikor Semarang atas kasus yang sama. Siti Romlah dinyatakan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 atau yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsider.

Yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Kendal yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan serta denda Rp 50 subsider 2 bulan kurungan.

(fai/ton/ce1)