Raskin Masih Dibagi Rata

349

Laporkan Penyelewengan

SEKAYU – Distribusi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (raskin) belum tepat sasaran. Raskin lebih sering dibagi merata di masyarakat. Bahkan ada penerima raskin yang kemudian menjualnya. Di Jateng ada 2,4 juta rumah tangga penerima raskin yang terdata.
Di Jateng, masih ada sejumlah komplain yang diterima. Di antaranya harga di atas harga tebus Rp 1.600 per kilogram hingga warga tidak menerima total 15 kilogram per bulan sebagaimana ditetapkan. Secara nasional, program raskin di tahun 2014 sejumlah 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan, termasuk 42.477 di Kota Semarang dari total keseluruhan 2.482.157 di provinsi Jateng.
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Chazali Situmorang, mengatakan persoalan paling banyak raskin ini ada di daerah di titik bagi. ”Warga ada yang membayar di atas harga tebus Rp 1.600 per kg, ada yang Rp 3.000, atau Rp 3.500. Harga Rp 1.600 itu bukan harga beras raskin, tapi harga subsidi. Maksudnya kualitas berasnya tetap sama baik,” jelasnya pada acara temu media di MG Suites Maven Hotel Semarang, Rabu (11/6).
Harga raskin yang menjadi lebih mahal, lanjutnya, kerap disebabkan biaya angkut dari titik distribusi ke titik bagi malah dibebankan kepada warga. ”Ini dilarang keras, kalau dalam Islam itu dosa besar. Di sinilah peran pemda untuk menyediakan anggaran untuk distribusi raskin ini, pemda berperan besar mengingat ada otonomi daerah,” lanjutnya.
Chazali menegaskan raskin hanya untuk rumah tangga miskin dan rentan, bukan untuk dibagi rata. Pemerintah memperkenalkan mekanisme penyaluran raskin dengan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda kepesertaan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS–PM). ”Pemerintah terus berusaha memperbaiki penetapan sasaran dengan KPS ini. Agar penerimanya mendapatkan haknya 15 kg beras per bulan. Raskin ini bukan untuk bagito (dibagi roto),” paparnya. Meski begitu menurutnya pemerintah sulit memberikan sanksi bagi penerima raskin yang lantas menjual berasnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Teguh Haryono, menegaskan semua rumah tangga penerima KPS atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) bagi rumah tangga pengganti hasil Musdes/Muskel berhak menerima raskin. ”Ini juga salah satu faktor yang berperan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia,” katanya.
Imelda Leikawabessy dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), merinci angka kemiskinan di Indonesia berdasar data per September 2013 silam ada 11,47 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 28,55 juta jiwa atau sekitar 6 juta rumah tangga. ”Jika ada masalah atau ketidaksesuaian jumlah yang didapatkan, masyarakat bisa melapor ke kami di situs www.lapor.ukp.go.id atau SMS ke 1708. Pengaduan yang masuk, termasuk dari Jateng, kebanyakan warga tidak menerima 15 kg per bulan, namun hanya 4 sampai 5 kg saja. Harganya juga di atas Rp 1.600 per kilogram,” katanya. (ric/ton/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.