Pemkot Tunggu Rekomendasi Panwaslu

311

BALAI KOTA — Pemkot Semarang belum bisa mengambil sikap terkait dugaan ketidaknetralan dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres) yang dilakukan oleh Camat Genuk Soemarjo. Pemkot masih akan menunggu surat rekomendasi dari Panwaslu. Namun pemkot tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas jika memang yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin PNS.
Sekdakot Semarang Adi Tri Hananto mengatakan, dari rekomendasi itu, PNS bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai kesalahan yang dilakukan. ”Kami sudah mendengar soal adanya oknum PNS yang mendukung salah satu pasangan capres. Tapi itu baru dugaan, kami akan menunggu bagaimana laporannya Panwaslu dan bagaimana rekomendasinya,” kata Sekda, kemarin.
Adi menegaskan, sudah sering mengingatkan PNS Pemkot Semarang agar netral dalam pemilu. Karena dalam aturan, PNS adalah penyelenggara negara, harus bebas dari politik praktis. Tindakan tegas juga sudah dilakukan pada yang terbukti mendukung salah satu calon pada pemilu legislatif lalu. ”Kalau ada yang masih saja melanggar dan akhirnya dipanggil Panwaslu, ya itu salah sendiri karena kami sudah sering mewanti-wanti harus netral,” tegasnya.
Dalam aturan tentang disiplin PNS juga sanksinya sudah jelas. PNS yang tidak netral bisa dikenai sanksi administrasi hingga pidana. Sanksi administrasi bahkan dapat berupa pemecatan sedangkan sanksi pidana berupa kurungan.
Seperti diketahui, Camat Genuk Soemarjo dan Sekcam Suroto telah dipanggil Panwaslu, karena keduanya diduga memfasilitasi dan mengarahkan PNS bawahannya untuk ikut kampanye. Yaitu dalam deklarasi pasangan capres Jokowi–JK, yang dihadiri Wali Kota Hendrar Prihadi selaku Ketua DPC PDIP Kota Semarang. Soemarjo terlihat hadir di tengah acara tersebut saat Hendrar Prihadi memberikan orasi politik, mengajak memiliki pasangan Jokowi-JK pada pilpres mendatang.
Selain keduanya, beberapa lurah di wilayah Genuk juga akan dipanggil Panwaslu hari ini karena diduga juga ikut terlibat dalam deklarasi tersebut. Lurah yang akan diperiksa Panwaslu itu yaitu Lurah Kudu, Lurah Karangroto, Lurah Bangetayu Wetan, Lurah Bangetayu Kulon, Lurah Terboyo Kulon, Lurah Terboyo Wetan, Lurah Genuksari, Lurah Gebangsari, Lurah Penggaron Lor, Lurah Muktiharjo Kidul, serta Ketua Tim Relawan Sedulur Genuk Sardi.
Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Imam Marjuki mengatakan, netralitas PNS adalah masalah historis yang sejak orde baru hingga pascareformasi sekarang masih jadi persoalan. Ketidaknetralan PNS adalah dampak dari politisasi birokrasi. Artinya sudah menjadi rahasia umum ketidaknetralan sering dilakukan PNS, hanya tinggal tergantung dilakukan secara transparan atau diam-diam.
Tapi menurutnya, saat ini ketidaknetralan PNS sudah berani dilakukan secara transparan dan terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Camat dan Sekcam Genuk. Sebab Panwaslu bisa menyebutkan telah memiliki bukti rekaman dan video kegiatan mendukung salah satu pasangan capres. Itu artinya dilakukan sangat transparan dan di tempat yang terbuka. ”Sekarang tinggal Panwaslu, mau menindak atau tidak, mau menindak secara tegas atau tidak, kalau ada bukti seharusnya berani merekomendasikan sanksi keras misalnya berupa pemecatan atau pidana dan denda maksimal. Ini untuk efek jera baik bagi pelakunya, maupun bagi PNS lain sebagai pelajaran sehingga tidak akan ikut-ikutan tidak netral dalam pemilu,” tegasnya. (zal/ton/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.