Ponsel Dirampas, Lalu Dipecat

393

MUGASSARI – Malang nian nasib Johanes Kurniawan, warga Jalan Griya Medoho Asri nomor 08 RT 07/RW 08, Kalicari, Pedurungan, Semarang. Akibat menuntut pengembalian ponsel miliknya yang telah dirampas atasannya. Johanes dipecat G, pemilik sebuah koperasi yang berada di Jalan Kelud Raya. Atas perlakuan tersebut, Johanes telah melapor ke pihak berwajib.
”Peristiwa bermula sekitar September 2013. Saya diundang ke rumah G untuk makan malam. Tiba-tiba terjadi perseteruan dan HP saya dirampas. Ketika saya memintanya kembali ternyata gagal. Padahal HP tersebut berisi data-data dan foto pribadi keluarga,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (13/6).
Akibat dari perseteruan tersebut, imbuh Johannes, ia tiba-tiba di-PHK secara sepihak tanpa alasan yang tidak jelas. Karena ketidakjelasan permasalahan tersebut, ia kemudian melaporkan pemecatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Semarang. ”Di Disnakertrans itu kemudian dilakukan mediasi secara kekeluargaan. Namun mediasi tersebut gagal dan G dinyatakan harus mengganti kompensasi,” imbuhnya.
Dikarenakan putusan tersebut tidak kunjung dipenuhi oleh G, Johannes kemudian melaporkan ke Polsek Gajahmungkur dengan bukti laporan polisi nomor LP/B/284/XI/2013/ Jateng/ Restabes Smg/ Sek Gakjm tanggal 7 November 2013 tentang pencurian dengan kekerasan dengan kerugian sebuah ponsel merek BlackBerry. ”Atas laporan itu, sampai kini polisi belum juga bertindak dan belum ada penanganan,” kata mantan manajer IT yang sudah bekerja selama 5 tahun itu.
Di dampingi advokat B Woeryono, Johanes menuding polisi tak bekerja maksimal dan terkesan ’main mata’ dengan terlapor. Apalagi terlapor memiliki jaringan keluarga yang memiliki pengaruh besar. Atas hal tersebut, ia berencana menggugat masalah itu ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang.
Terpisah, pengamat psikologi kepolisian T Supriyadi berpendapat, polisi harus terbuka ke masyarakat dan bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Menurutnya, lambatnya penanganan akan mengurangi kepercayaan masyarakat. ”Jika ada kasus yang tidak ditangani, masyarakat akan tidak percaya lagi pada polisi. Jangan sampai polisi membeda-bedakan terlapor dan menjadikannya kebal hukum,” ungkapnya saat dikonfirmasi. (fai/ton/ce1)