Pemkot Siapkan Adendum Kontrak

324

Sewa Lahan Retensi Banger

BALAI KOTA – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sepakat melakukan adendum kontrak dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait penyewaan lahan kolam retensi untuk sistem Banger. Kerja sama ulang dilakukan untuk menentukan besaran biaya sewa lahan seluas 9 hektare yang akan dijadikan kolam retensi.
Pejabat yang akrab disapa Hendi ini menyatakan, kolam retensi adalah salah satu bagian penting dari sistem Banger. Akan lebih baik pembangunan kolam retensi segera diwujudkan. Sebagai upaya mempercepat pembangunan kolam retensi tersebut, pemkot masih melakukan komunikasi dengan PT KAI selaku pemilik aset lahan terkait rencana adendum kontrak. ”Pemkot masih berupaya melakukan komunikasi ulang dengan PT KAI untuk adendum kontrak. Dalam adendum kontrak nanti meliputi tambahan biaya sewa lahan. Karena PT KAI membutuhkan biaya untuk mengosongkan lahan yang saat ini dipakai masyarakat,” terangnya, Senin (16/6).
Hendi menegaskan, penertiban bangunan warga akan dilakukan oleh PT KAI, termasuk dalam pemberian tali asih. Hanya saja, biaya penertiban akan dimasukkan dalam nilai sewa lahan saat perjanjian ulang nanti. ”Biaya bongkar tetap dari PT KAI, tapi kemungkinan (biaya) dari hasil adendum kontrak. Kita akan segera melakukan negosiasi ulang terkait biaya kontrak (sewa lahan). Karena mereka (PT KAI) meminta tambahan. Itu yang bisa dilakukan, karena kalau pemkot langsung (pemberi tali asih) tidak bisa,” tegas Hendi.
Diharapkan, tiga komponen sistem Banger bisa diselesaikan secepatnya, sehingga genangan air baik rob maupun banjir di Semarang wilayah timur bisa segera teratasi. Rumah pompa, mesin pompa, penutupan muara, dan kolam retensi adalah bagian dari sistem Banger. Akan lebih baik jika tiga komponen itu segera terwujud. ”Jika bisa dilaksanakan secara bersamaan (tiga komponen itu), maka situasinya akan berkembang lebih baik, air laut tidak bisa masuk ke daratan Semarang, sehingga bisa mengurangi genangan di wilayah Semarang timur dan utara,” imbuhnya.
Jika memang tidak ada kendala dalam rasionalisasi anggaran, maka jadwal pelaksanaan penyelesaian sistem Banger akan dilakukan pada akhir tahun 2014 atau awal 2015. ”Artinya pertengahan tahun ini semua persoalan selesai dan akhir tahun ini atau awal 2015 proyek sudah bisa dilaksanakan. Sehingga akhir 2015 sistem Banger sudah bisa efektif,” tandasnya.
Sementara itu, berdasarkan pendataan dari PT KAI, ada sekitar 84 bangunan yang berdiri di atas asetnya. Pihaknya saat ini masih menunggu proses adendum dari Pemkot Semarang. ”Posisi kami sekarang menunggu pemkot. Karena semua data dan administrasi sudah siap. Dan memang harus dilakukan adendum ulang, karena saat MoU sewa dua tahun lalu, nilainya masih kecil, tidak melihat bangunan yang ada di atasnya,” terang Manajer Aset PT KAI Daop IV Semarang, Eman Sulaiman.
Disinggung mengenai nilai sewa ideal jika penertiban bangunan diserahkan kepada pihak KAI, Eman belum bisa menjawab. ”Nanti tunggu hasil adendumnya bagaimana,” katanya. Meski begitu, dalam pertemuan sebelumnya antara pemkot, pemprov, Satker PPLP, beberapa waktu lalu, pihak PT KAI melontarkan nilai ideal sewa jika penertiban bangunan dibebankan PT KAI adalah Rp 700 juta per lima tahun. Sedangkan nilai sewa pada 2011 silam hanya Rp 308 juta per lima tahun. (zal/ton/ce1)