Pungli PPDB, Bupati Pasang Badan

353

TEMANGGUNG — Bupati Bambang Sukarno berjanji akan pasang badan jika terjadi pungutan liar (pungli) pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Selain pungli, Bambang juga berjanji akan menindak satuan pendidikan yang menerapkan biaya tinggi di atas standar biaya umum. Untuk siswa yang tidak mampu, Bambang merekomendasikan untuk menerima pendidikan tidak berbayar.
”Tidak boleh ada yang melakukan pungutan liar atau penerapan biaya tinggi. Jika sampai terjadi, maka kami akan melakukan tindakan. Semua sudah ada aturannya dan harus dijalankan,” kata Bupati Bambang Sukarno.
Dikatakan, pungutan terhadap siswa diperkenankan jika peraturan mengatakan demikian. Jika terjadi pengambilan pungutan terhadap siswa yang tidak sesuai regulasi, ia akan pasang badan untuk melindungi peserta didik baru. ”Sebab hal itu akan membebankan siswa dan orang tua,” terangnya.
Untuk sekolah negeri, Bambang me-warning agar sekolah memberikan keringanan beban biaya masuk sekolah. Sebab, fenomena yang berkembang di masyarakat, biaya pendidikan di sekolah negeri sangat tinggi dan tidak terjangkau bagi masyarakat ekonomi bawah. ”Jangan sampai ada yang tidak bisa melanjutkan sekolah.”
Bambang mengatakan, pungutan di atas biaya standar yang sudah diterapkan, juga akan ditindak.
Menurut dia, seluruh pungutan yang bersumber dari peserta didik, harus berlandaskan pada produk perundangan.
”Prosedurnya, sekolah harus melaporkan besaran pungutan pendidikan kepada Dinas Pendidikan. Lalu bupati yang akan merekomendasikan apakah nilai pungutan terlalu besar atau tidak.”
Ia mengemukakan, tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak melanjutkan atau putus sekolah karena alasan biaya. Pihaknya berjanji akan membantu biaya pendidikan melalui APBD maupun dari DBHCHT.
Selama waktu penerimaan siswa baru, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap semua satuan pendidikan. (zah/lis/ce1)