Antono Uji Kemampuan Kepala SKPD

339

KAJEN – Berbeda dari biasanya, agenda rapat paripurna Penyampaian Jawaban Bupati, atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD. Selasa (17/6) siang kemarin, Bupati Pekalongan Amat Antono secara spontan melakukan uji kemampuan terhadap Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
Hal itu bermula saat Bupati Pekalongan Amat Antono membacakan Jawaban Pandangan Umum Fraksi-fraksi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan. Tak lama kemudian, beberapa fraksi langsung memberikan tanggapannya, atas pandangan jawaban tersebut.
Untuk membantu menjelaskan secara teknis, atas pertanyaan dari masing-masing fraksi di DPRD, Bupati langsung melemparkan pertanyaan dari fraksi tersebut kepada Kepala SKPD masing-masing. Sehingga banyak Kepala SKPD yang sibuk menelpon bawahannya di kantor masing-masing.
Ketika Fraksi menanyakan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dinilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan, Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran (TA) 2013, Bupati Antono langsung menguji Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Mukaromah.
Kepala DPKAD, Mukaromah Syakoer menjelaskan, perolehan opini WDP, pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012, dan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, total aset Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013, senilai Rp 2,4 triliun. Dari nilai aset tersebut, yang dikecualikan belum WTP, yakni sekitar Rp 66 miliar atau sekitar 3,65 persen dari total aset. “Dibandingkan tahun 2012, semua aset tetap Rp 2 triliun belum bisa dikelompokkan, dan BPK waktu itu belum memberikan WTP untuk semua aset di Kabupaten Pekalongan dan persediaan,” jelas Mukarromah.
Atas jawaban Kepala DPKAD tersebut, sejumlah fraksi seperti PKB, Demokrat dan PDIP kembali menanyakan tentang tidak terserapnya biaya tidak terduga secara maksimal. Sebelum pertanyaan tersebut diberikan kepada Kepala SKPD bersangkutan, Bupati menjelaskan, tidak terserapnya biaya tidak terduga secara maksimal, dikarenakan belanja tidak terduga adalah belanja yang bersifat antisipatif, dan dibelanjakan sesuai kebutuhan yang mendesak. ”Sehingga, walaupun ada dana, tapi tidak masuk kategori untuk didukung dengan dana tidak terduga, tidak kami belanjakan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Asip Kholbihi yang memimpi rapat paripurna terkesan dengan adanya uji kemampuan Kepala SKPD yang dilakukan Bupati. “Model ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Kami juga akan mengusulkan pada Gubernur, untuk menggunakan model seperti ini,” tutur Asip Khobihi. (thd/ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.