Terdakwa Bantah Terima Gratifikasi

266

MANYARAN – Mantan General Manager (GM) Perum Perumnas Regional V (BUMN) Jateng-DIJ, Sunardi yang juga terdakwa dugaan korupsi pengadaan rumah bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar tahun 2007-2008 menilai bahwa perkara yang menjeratnya itu masuk dalam ranah perdata bukan pidana. Oleh karena itu, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jateng yang meminta dirinya dihukum 1 tahun 6 bulan, tidak tepat.
Hal itu diungkapkan Sunardi usai membacakan nota pembelaan (pledoi) di hadapan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (17/6). Sunardi menilai, perkara tersebut seharusnya masuk dalam ranah perdata karena sebelumnya terdapat perjanjian kerja sama antara pihaknya (Perumnas) dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karanganyar Bersatu (KB) atas pembangunan rumah. ”Perkara ini jelas-jelas perdata,” tegasnya.
Terkait dakwaan JPU yang menyatakan bahwa ia menerima gratifikasi berupa uang pelicin sebesar Rp 485 juta sebagai imbal jasa kepengurusan perumahan dari KSU Karanganyar Bersatu, Sunardi menjelaskan bahwa hal tersebut murni untuk biaya operasional penyambutan dan peresmian perumahan GLA oleh Presiden RI. Ini merupakan kebutuhan teknis dengan perjanjian akan dikembalikan berikutnya.
”Tidak ada gratifikasi dan tuntutan jaksa masih kabur. Karena hal itu murni untuk kegiatan peresmian. Soal tidak ada laporannya, karena saya sudah pindah tugas saat itu,” beber pria yang terakhir menjabat sebagai Direktur Korporasi dan Pertanahan Perumnas ini.
Sunardi menegaskan, dalam perjanjian disepakati adanya tanggung jawab biaya peresmian presiden pada Desember 2006 itu menjadi tanggung jawab Perumnas sebesar Rp 450 juta. Atas perjanjian itu, terdakwa mengakui menerima sekitar Rp 625 juta dari tiga pihak. Yakni dari Fransiska Rianasari sebesar Rp 140 juta, Budi Raharjo Rp 285 juta dan Handoko Mulyono Rp 200 juta.
”Sebagian uang itu sebagai bagian dari perjanjian kerja sama mengenai tanggung jawab biaya peresmian. Sementara sekitar Rp 285 juta dari Budi Raharjo terdakwa peroleh karena adanya hubungan kerja sama. Waktu itu terdakwa merupakan konsultan PT Karunia Anugerah Sejahtera (KAS) yang dikelola Budi Raharjo,” imbuh salah satu kuasa hukum terdakwa Yohanes Winarto dalam pembelaannya.
Atas pembelaan tersebut, JPU Kejati Jateng menyatakan akan menanggapinya secara tertulis pada persidangan selanjutnya. ”Sidang ditunda dan kembali digelar Senin (23/6) depan dengan agenda tanggapan atas pembelaan,” ungkap hakim ketua sebelum mengakhiri persidangan.
Seperti diketahui, terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan alternatif pertama. Yakni pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain dituntut pidana badan selama 1 tahun 6 bulan, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 50 subsider 3 bulan kurungan. (fai/ton/ce1)