DAK Rp 12 Miliar Tak Tersalurkan

304

KENDAL—Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SMA sederajat tahun 2013 sebesar Rp12 miliar, tidak tersalurkan. Akibatnya, pengadaan barang dan jasa serta untuk pembangunan sekolah terkendala.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kendal menyatakan bahwa alasan tidak tersalurkan DAK karena lambannya petunjuk teknis penggunaan DAK dari pusat.
“Sebenarnya, DAK sudah cair, tapi belum bisa kami salurkan sesuai peruntukkannya karena belum ada juknisnya,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Kendal, Sri Bagus, Minggu (22/6) kemarin.
Dijelaskannya, bahwa juknis peggunaan DAK 2013 baru turun sekitar bulan Agustus. Sementara proses pengerjaan, mulai dari pembentukan panitia, proses lelang dan pembuatan Detail Engineering Design (DED) belum tergarap.  
“Proses-proses tersebut setidaknya memakan waktu paling cepat tiga bulan atau selesai bulan Oktober. Sehingga hanya tersisa dua bulan yakni November dan Desember. Waktu tersebut, untuk proyek pembangunan sangat minim. Jadi kami tidak mau berisiko,” tambahnya.
Sementara untuk 2014 ini, DAK yang dikucurkan sebesar Rp 14,7 miliar. Bagus membeber, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pengadaan buku kurikulum semester dua, buku referensi perpustakaan dan alat-alat laboratorium. Selain itu, digunakan untuk pembangunan ruang belajar, ruang kelas baru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang praktik bagi sekolah SMK. “Untuk pengadaan buku kurikulum, kami mengacu dari pusat. Yakni buku sudah disediakan dari pusat. Kami tinggal belanja saja,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, aktivis anti korupsi, Eko Haryanto mengatakan agar penyaluran DAK diawasi sedini mungkin. Sebab rawan diselewengkan, buktinya banyak kasus di sejumlah daerah. Berdasarkan pemantauannya di KP2KKN, penyimpangan DAK terjadi di Dinas Pedidikan seluruh Jateng. Seperti Banjarnegara, Batang, Brebes, Blora, Demak, Mungkid, Kebumen.
Modus yang biasa dilakukan adalah, pemotongan dari oknum Disdik kepada sekolah-sekolah penerima DAK, penggelembungan harga dan pengaturan tender dalam proses lelang. “Apalagi Disdik Kendal ini sudah tercoreng dengan kasus penyelewengan DAK 2012 tentang pengadaan alat peraga. Kerugiannya mencapai Rp 6,2 miliar. Saat ini kasusnya belum ada kejelasan, tapi masih ditangani oleh Polda Jateng,” bebernya.
Karena itu, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jateng agar kembali melakukan audit terhadap penggunaan DAK 2013 di Kendal. Sebab dengan tidak tersalurkan Rp 12 miliar, kemungkinannya terjadi penyelewengan. (bud/ida)