Good Corporate Governance Sepenuh Hati

350

SELAMA dua dasawarsa terakhir, semakin marak adanya pemberitaan mengenai kasus kejahatan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar baik pada skala lokal, regional maupun global. Selain kasus fraud dan penipuan akuntansi, dewasa ini justru semakin banyak perusahaan terbuka yang kemudian tersangkut kasus korupsi, terutama dalam delik penyuapan kepada para penyelenggara negara guna memuluskan proyek yang dikerjakannya.
Pihak korporasi maupun para pelaku fraud dan korupsi tersebut tidak menyadari bahwa sebagai tindakan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis dan dapat berdampak sangat besar tidak hanya terhadap para pemegang saham, namun juga merugikan perekonomian negara secara keseluruhan.
Akar masalah dari berbagai kejahatan korporasi-selain adanya niat jahat pelaku- sebenarnya adalah karena terjadinya konflik kepentingan serta lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian, sehingga organ-organ perusahaan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu strategi yang dipandang jitu untuk mengobati akar masalah tersebut adalah dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan menekankan pada penerapan lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Lins dan Warnock (2004) menyebutkan bahwa diperlukan suatu mekanisme yang dapat mengendalikan manajemen dalam menerapkan GCG, yang disebut dengan mekanisme GCG. Mekanisme GCG antara lain tercermin dalam pembentukan organ–organ pendukung, yaitu komite audit, komisaris independen, komite nominasi dan remunerasi serta melalui pembatasan kepemilikan manajerial dalam perusahaan.
Di Indonesia, sejak tahun 2006 penerapan GCG adalah wajib bagi semua perusahaan yang terdaftar di Bursa, artinya seharusnya setelah tahun 2006, berbagai macam kasus fraud dan korupsi yang melibatkan korporasi seharusnya dapat diminimalkan dengan penerapan GCG. Namun yang terjadi pada beberapa perusahaan, penerapan GCG justru menjadi sebatas formalitas, berupa pemenuhan kewajiban pengungkapan penerapan GCG dalam laporan tahunan perusahan publik di Indonesia. Kasus fraud dan korupsi jalan terus seiring dengan penerapan GCG, salah satu bukti terkini adalah kasus megakorupsi Hambalang yang terbukti menyeret beberapa perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu setelah hampir 10 tahun penerapannya, masih dipertanyakan sejauh mana efektivitas penerapan GCG dalam mengurangi fraud dan korupsi, khususnya di Indonesia.

Apabila diamati, ternyata ada suatu fondasi kuat yang menjamin efektivitas penerapan GCG dalam jangka panjang yaitu integritas sumberdaya manusia didalam perusahaan. GCG hanya merupakan suatu instrumen, yang justru lebih penting adalah perlunya integritas yang tinggi bagi para pihak yang menerapkan GCG. Oleh karena itu, dalam menjamin efektivitas penerapan GCG, diperlukan pedoman perilaku (code of conduct) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.
Untuk mengawal penerapan GCG, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan: pertama, setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (corporate values) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. Kedua, untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. Ketiga, nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.
Selain prinsip-prinsip dasar, diperlukan adanya infrastruktur untuk menjamin keberhasilan penerapan GCG dalam jangka panjang. Infrastruktur tersebut terdiri dari tiga hal, yaitu pertama, aspek struktural, yaitu aspek yang memastikan arah pelaksanaan dan akuntabilitas struktur organisasi dalam mengawal penerapan etika bisnis perusahaan. Aspek ini tercermin dalam visi, misi, nilai perusahaan serta keberadaan struktur pengelolaan etika yang terdiri dari komite eksekutif etika, biro etika dan komite pemantau etika.
Kedua, aspek operasional, yaitu bagaimana proses implementasi etika bisnis dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, dalam bentuk kebijakan etika seperti etika usaha maupun etika kerja. Contohnya adalah tata perilaku karyawan dan manajemen dalam kaitan dengan kepatuhan hukum, benturan kepentingan, serta penerimaan atau pemberiaan donasi dan hadiah. Ketiga aspek perawatan berupa upaya dan kegiatan penerapan etika perusahaan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerapannya, melalui keberadaan administrator dan sistem monitoring pelaksanaan etika, yang antara lain bertugas menerima laporan pelanggaran etika dan menindaklanjuti pelaporan tersebut kepada Komite Eksekutif Etika.
Penerapan prinsip-prinsip dasar etika di dalam perusahaan yang dilandasi oleh integritas para pihak serta didukung dengan keberadaan infrastruktur penerapan etika akan menjamin GCG diterapkan dengan sepenuh hati dan bukan hanya sebatas rutinitas tanpa jiwa dan formalitas pelaporan. Diharapkan penerapan GCG dengan sepenuh hati akan membantu perusahaan mewujudkan tujuannya dengan cara yang benar dan etis serta dapat menjamin berkurangnya tindakan fraud maupun korupsi oleh korporasi yang sangat merugikan masyakarat dan perekonomian negara. (*/smu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.