Perlu Kajian, Pemkot Belum Siap Menutup

368

Lokalisasi Sunan Kuning Pasca Penutupan Dolly

Setelah 40 tahun beroperasi, Lokalisasi Gang Dolly dan Jarak di Surabaya ditutup oleh Wali Kota Tri Rismaharani. Nah, di Kota Semarang ada dua lokalisasi besar, yakni Sunan Kuning (SK) dan Gambilangu (GBL). Perlukah dua lokalisasi tersebut juga ditutup? Dan, bagaimana pengelola SK dan GBL mengantisipasi eksodus pekerja seks seksual (PSK) jebolan Gang Dolly?

DI sebuah gang di Argorejo, Kalibanteng Kulon, yang dikenal sebagai kawasan lokalisasi Sunan Kuning, suasananya penuh ingar-bingar. Suara dentuman musik terdengar dari beberapa rumah karaoke di gang tersebut. Para pengendara motor dan mobil tampak hilir mudik. Sementara sejumlah pekerja seks komersial (PSK) tampak duduk sembari ngobrol di sejumlah wisma dan rumah karaoke. Mereka tampak tak terganggu dengan pemberitaan soal penutupan Lokalisasi Dolly di Surabaya.
“Biarlah Dolly ditutup, yang penting di sini (Sunan Kuning, Red) masih aman. Kita tetap bisa mencari makan seperti biasa,” kata Indah (nama samaran), salah satu PSK di Sunan Kuning.
Justru yang Indah khawatirkan adalah, akan banyak PSK baru yang berdatangan ke Sunan Kuning. Khususnya, PSK jebolan Gang Dolly. “Padahal penghuni sini sudah overload. Kalau ketambahan penghuni lagi, bisa semakin banyak saingan,” keluhnya.
Ya, pasca ditutupnya lokalisasi Dolly, yang konon terbesar di Asia Tenggara memang dikhawatirkan akan terjadi eksodus PSK ke Lokalisasi Argorejo atau yang lebih dikenal dengan lokalisasi Sunan Kuning.
Ketua Resosialisasi Argorejo Suwandi Eko Putranto mengaku telah memerintahkan pemilik wisma karoke untuk tidak menerima anak asuh baru jebolan Dolly. “Warga dan para mucikari sepakat untuk tidak menambah atau menerima PSK dari Dolly, andai kata ada yang nekat menerima dan memperkerjakan akan kami tindak tegas,” katanya kepada Radar Semarang.
Menurutnya, penolakan itu dilakukan lantaran khawatir akan penularan penyakit infeksi menular seksual (IMS) ataupun HIV/AIDS. Pihaknya pun mengaku akan melakukan pemantauan kepada pengelola wisma karoke.
“Dikhawatirkan kalau menerima anggota baru pemantuan penyakit IMS dan HIV/AIDS akan susah karena kita tidak tahu latar belakang kesehatan PSK dari Dolly, tapi kita dengan tegas tidak menerima anggota baru lagi. Untuk itu, kami setiap hari melakukan pengecekan kepada wisma karoke agar tidak ada yang memasukkan PSK dari Dolly,” tegasnya.
Suwandi juga menegaskan, lokalisasi SK tidak akan ditutup oleh Pemerintah Kota Semarang. Sebab, Resosialisasi Argorejo merupkan lokalisasi percontohan yang ada di Indonesia yang berkonsentrai pada pemantauan IMS dan HIV/AIDS.
“Tidak ada wacana penutupan SK, yang kita lakukan adalah membantu pemerintah untuk menekan penularan HIV dan IMS di masyarakat oleh para PSK,” tegasnya.
Dikatakan, saat ini SK terdapar sekitar 560-an anak asuh, dengan 120 wisma dan karoke. Pihaknya saat ini mengaku sedang berkonsentrasi menekan adanya pemandu karoke yang freelance dan bukan anggota resos.
“Kita akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan razia, PSK dan pemandu karoke freelance. Soalnya mereka hanya bekerja dari pukul 18.00 sampai 24.00. PSK dari resos, pasti punya kartu tanda anggota (KTA). Yang tidak punya KTA atau PSK freelance akan kami pulangkan,” tandasnya.

Suwandi mengatakan, langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS di lokaliasi SK yakni dengan melakukan screening dan pemeriksaan VCT secara rutin. “Kita bekerja sama dengan RS Pantiwilasa untuk melakukan screening dan pemeriksaan VCT setiap 3 bulan. Jika ada anak Resos yang malas mengikuti pemeriksaan selama 3 kali berturut-turut, akan dipulangkan secara paksa,” bebernya.
Disinggung terkait upaya resos agar para PSK tidak menggoda atau merusak anak-anak di sekitar lokalisasi, dirinya menjelaskan jika ada aturan yang ketat kepada para PSK untuk tidak menggoda remaja sekitar.
“Untuk anak-anak kecil kita kerja sama dengan tokoh agama untuk melakukan pembinaan dan edukasi. Sementara untuk para PSK, kita anjurkan tidak memakai baju yang minim jika keluar dari lokalisasi ataupun lewat perkampungan, jadi tidak ada yang terganggu dengan aktivitas mereka dan tidak ada yang dirugikan,” jelasnya.
Suwandi juga mengatakan, Lokalisasi Sunan Kuning tidak memberikan setoran apapun kepada Pemkot Semarang. Justru pemkot melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulan Aids (KPA) memberikan bantuan dana screening dan VCT kepada penghuni Resos.
“Selain itu ada beberapa pelatihan yang dilakukan dinas dengan pemberian keterampilan kerja. Harapan ke depannya agar  setelah mempunyai keterampilan dan modal khusus, para PSK bisa hidup normal dan kembali ke masyarakat” katanya.
Belum Ada Kajian Penutupan
Sementara itu, Pemkot Semarang tidak ingin dianggap latah terhadap kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani yang menutup Lokalisasi Dolly. Pemkot merasa belum siap melakukan penutupan Lokalisasi Sunan Kuning. Karena untuk menutup sebuah lokaliasi, dibutuhkan kajian yang cukup matang. Termasuk memikirkan dampak dan nasib para pekerja seks setelah penutupan.
Meski begitu, pemerintahan yang dipimpin Hendrar Prihadi ini memang ada arahan untuk menutup Lokalisasi SK. Tapi entah kapan realisasinya. Artinya, saat ini keberadaan Lokaliasi SK masih aman.
“Apa yang dilakukan Bu Risma dengan Dolly ini menurut saya sangat luar biasa. Kalau bisa mengentaskan orang-orang seperti PSK itu bagian dari pada pemberdayaan yang bagus dan luar biasa,” terang Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi kepada Radar Semarang, Jumat (20/6).
Jika dilihat dari sisi tersebut, lanjut Hendi –sapaan akrab wali kota– Pemkot Semarang masih perlu melakukan kajian yang matang. Penutupan tidak bisa dilakukan serta merta tanpa ada kajian terhadap dampak yang ditimbulkan dan solusinya.
“Artinya, saya ingin menyampaikan jangan kita latah karena melihat daerah lain menutup lokalisasi, kemudian kita juga menutup tanpa kajian yang mendalam. Karena efek dari penutupan itu harus dipikirkan, nasib mereka (PSK) mau ke mana, diberdayakan bagaimana, kehidupan setelah itu bagaimana, itu harus kita pikirkan,” terang wali kota.
“Dan yang tidak kalah penting, lokasi yang sekarang ini (SK) akan dikembangkan apa? Nah, ini yang sedang kita diskusikan dan kajian dengan teman-teman di bidang sosial,” imbuh Hendi.
Apakah artinya Pemkot Semarang memiliki wacana  menutup lokalisasi SK? “Semua akan mengarah ke sana (penutupan), kan nggak bagus kalau ada suatu yang kurang di kota kita ini, tapi kita tidak mempunyai pikiran untuk mengubah nasib mereka. Saya rasa semua pasti ingin memperbaiki masyarakatnya untuk menjadi lebih baik,” jelasnya.
Selama ini, lanjut wali kota, pemkot telah memiliki program untuk pembinaan keterampilan terhadap para PSK-PSK yang ada di lokalisasi Sunan Kuning melalui Dinas Sosial Kepemudaan dan Olahraga (Dinsospora). Seperti menggelar pelatihan menjahit, khursus salon, dan keterampilan lainnya.
Selain itu bentuk perhatian pemkot juga dilakukan dari sisi kesehatan para pekerja seks di lokalisasi. “Dinas Kesehatan dan NGO (LSM) yang ada di sana melakukan pemeriksaan setiap seminggu sekali, itu bentuk kepedulian pemkot terkait warga binaan yang ada di SK. Harapan kita setelah mereka punya keterampilan, modal cukup, mestinya mereka tidak lama-lama di situ (lokalisasi),” harapnya.
“Kebetulan NGO dan pengelola (lokalisasi SK) sudah sempat ketemu saya beberapa hari yang lalu, mereka pun kita ajak diskusi mengenai hal tersebut. Intinya mereka juga siap sepanjang nanti kehidupan setelah di situ menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Disinggung antisipasi adanya eksodus dari dampak penutupan Lokalisasi Dolly ke Sunan Kuning, wali kota meminta pengelola SK ‘mengunci’ tempat dari PSK pendatang. Jangan sampai ada penambahan PSK.
“Saya meminta mereka untuk mengantisipasi jangan sampai tutupnya Dolly kemudian berkembang di Kota Semarang. Kalau bisa yang sudah ada sekarang ini dikunci lah, kalau perlu berkurang, tapi jangan sampai tambah. Tentu mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan,” tegas wali kota.
Jadi apakah keberadaan lokalisasi SK masih aman? “Kalau dibilang aman setiap saat selalu disweeping. Kalau aman itu bisnis yang memiliki izin resmi. Sedangkan lokalisasi ini tidak ada izin. Kalau ditutup pasti ditutup. Tapi seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau mereka sudah merasa baik, kesejahteraan sudah baik, beralih profesi yang halal, dan lingkungannya sudah bersih dan siap untuk penutupan,” katanya.
Kapan wacana penutupan itu direalisasikan? “Selama ini kita belum melakukan kajian (penutupan). Pokoknya begitu siap, saya akan umumkan kepada teman-teman media,” terangnya. (den/zal/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.