2 Ribu Pekerja Hiburan Kelimpungan

368

Keputusan Penutupan Selama Ramadan

UNGARAN – Keputusan Bupati Semarang Mundjirin menutup tempat hiburan selama satu bulan penuh pada bulan Ramadan membuat sekitar 2 ribu lebih pekerja hiburan di Bandungan, Kabupaten Semarang kelimpungan. Sebab, tempat hiburan adalah satu-satunya pekerjaan yang dijadikan tumpuan hidup. Para pekerja hiburan berharap bupati memikirkan kembali keputusan tersebut.
Ketua Asosiasi Karaoke Bandungan (Akrab), Yan Triyana, mengatakan, di Bandungan ada 50 tempat karaoke baik besar dan kecil dengan jumlah karyawan sebanyak 2 ribu orang lebih. Sehingga dengan keputusan bupati yang menutup tempat hiburan selama Ramadan membuat ribuan pekerja hiburan kelimpungan. Sebab, mereka tidak bisa bekerja dan mendapatkan gaji.
“Ada 2 ribu lebih pekerja hiburan di sini, sistem penggajian mereka, yakni persentase pendapatan. Jadi, jika tempat hiburan ditutup, praktis mereka tidak punya pendapatan apapun. Otomatis mereka akan banyak menanggung utang, apalagi butuh uang untuk makan, bayar sekolah anak, Bakdan (Lebaran),” kata Yan Triyana, Selasa (24/6) kemarin.
Yan Triyana menilai, kebijakan yang dikeluarkan bupati tidak berpihak pada rakyat kecil. Sebab, banyak yang menggantungkan hidupnya dari tempat hiburan. Untuk kalangan pengusaha, menurut Yan Tri, tidak masalah. Hanya ribuan pekerja inilah yang akan mendapat masalah. Padahal, menurut Yan Tri, sebelum bupati mengeluarkan keputusan tersebut sudah ada hasil keputusan dari rapat bersama dengan perwakilan pengusaha, karyawan, sejumlah dinas terkait, TNI dan Polri serta forum komunikasi umat beragama yang dilaksanakan di kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang.
Dalam rapat bersama itu diputuskan bahwa tempat hiburan hanya tutup pada 5 hari pertama dan 5 hari terakhir Ramadan. Tetapi tiba-tiba muncul keputusan bupati yang menetapkan tutup satu bulan penuh. “Keputusan bupati itu tidak tepat, karena tidak memikirkan nasib karyawan dan pengusaha hiburan. Untuk pengusahanya memang tidak begitu berdampak, yang paling terasa ya karyawan ini. Semestinya bupati juga melihat hasil rapat bersama itu,” ungkapnya.
Sejumlah pengusaha karaoke hanya bisa pasrah saja. Sebab, itu sudah menjadi keputusan bupati sehingga pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. “Percuma kita mengadu atau demo ke mana-mana juga tidak ada hasil. (tyo/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.