Lahan Perkantoran Jadi Tempat Parkir Umum

319

Hanya Berlaku Malam Hari

BALAI KOTA – Jumlah kendaraan yang ada di Kota Semarang memang tidak sebanding dengan kapasitas tempat parkir yang ada. Minimnya lahan parkir menjadi penyebab utama munculnya parkir-parkir liar di kawasan larangan.
Pemkot Semarang pun mengakui salah satu penyebab kemacetan di jalur protokol adalah adanya parkir liar. ”Saat ini memang banyak ruas jalan raya yang disalahgunakan sebagai tempat parkir. Itu jelas menyalahi aturan meski di pinggir jalan,” kata Kasi Pengawasan dan Pengendalian Parkir Dishubkominfo Kota Semarang, Suyatmin.
Dia juga mengakui permasalahan parkir liar itu disebabkan terbatasnya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk tempat parkir. Apalagi makin lama pertambahan jumlah kendaraan bermotor kian besar. Pihaknya berupaya menyiasati penyediaan kantong-kantong parkir, khususnya di kawasan padat, agar tidak menimbulkan kemacetan. ”Permasalahan ini memang pelik. Namun, akan coba kami urai. Salah satunya, memanfaatkan lahan-lahan perkantoran di kawasan padat lalu lintas sebagai kantong-kantong parkir,” tandasnya.
Suyatmin menjelaskan, rencana lahan perkantoran sebagai tempat parkir tersebut hanya diberlakukan khusus malam hari. Beberapa pihak perkantoran yang sudah dihubungi merespons dengan baik, dalam waktu dekat ini akan dibicarakan lebih lanjut. ”Seperti perkantoran yang ada di kawasan Jalan Pahlawan,” sebutnya.
Ia berharap langkah menjadikan lahan perkantoran sebagai tempat parkir tersebut, bisa sedikit mengurai kemacetan arus lalu lintas. Sebab, kendalanya memang pada keterbatasan lahan parkir.
Terpisah, pengamat transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno menilai, penanganan parkir dan kemacetan tidak pernah tuntas. Petugas masih tidak bekerja maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. ”Apalagi, petugas parkir ada yang rangkap jabatan, yang tidak ada hubunggannya dengan kerjaannya,” katanya.
Menurut Djoko, pemkot seharusnya juga tidak melakukan peremajaan angkutan kota (angkot), pada armada yang jenis dan kapasitasnya sama, terkait transportasi umum. Peremajaan angkot mestinya berhenti 5 tahun lalu, ketika sudah mulai beralih ke BRT (Bus Rapid Transit) Trans Semarang. Tapi tampaknya hingga sekarang pemkot masih bersikap ambigu. ”Sebab peremajaan tetap berjalan, modernisasi BRT juga hanya asal ada. Jadinya, masyarakat ragu dengan keseriusan pemkot terhadap transportasi umum seperti yang dijanjikan wali kota,” ujarnya.
Pemerintah pusat, katanya, sebenarnya serius siap membantu. Tapi pemkot sendiri lambat merespons, padahal sudah berkali-kali diingatkan. ”Belajarlah dengan Pemkot Palembang mengeluarkan SK (surat keputusan) tidak ada peremajaan angkot, tapi dialihkan mengelola BRT,” imbuhnya.
Langkah seperti yang dilakukan Pemkot Palembang tersebut, dinilai tidak ada pihak yang dirugikan. Malah pengemudi bisa lebih sejahtera karena mendapat gaji tetap bulanan. Sopir tidak perlu kejar setoran, sedangkan kewajiban pemerintah membayar subsidi. (zal/ton/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.