Bagaimana Menyikapi Perbedaan Awal Ramadan 1435 H?

375

Pertanyaan:
Assalamu’alaikum Wr Wb Bapak Dr KH Ahmad Izzuddin MAg di harian Radar Semarang yang saya hormati. Sebagai seorang muslim kita sangat dianjurkan untuk saling menghormati, termasuk dalam hal perbedaan. Pertanyaan saya, bagaimana menyikapi berbedaan awal Ramadan di tahun ini? Sebagaimana kita ketahui bersama, ormas Muhammadiyah sudah mengumumkan awal Ramadan akan jatuh pada hari Sabtu, 28 Juni 2014, Pemerintah tanggal 29 Juni 2014. Belum lagi adanya perbedaan dari ormas-ormas yang lain. Sebagai orang awam tentunya saya masih bingung dengan adanya perbedaan ini. Demikian pertanyaan saya, mohon penjelasan dan jawaban Bapak, terima kasih.
Wassalamu ’alaikum Wr Wb

Hamidun, Jepara 085741552xxx

Jawaban:

Wa’alaikum salam Wr Wb Bapak Hamidun di Jepara yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Memang benar bahwa sebagai seorang muslim kita sangat dianjurkan untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya, termasuk dalam hal perbedaan. Dalam hal ini yang dimaksudkan perbedaan adalah perbedaan dalam penentuan awal Ramadan 1435 H. Sebab, perbedaan di antara umat adalah rahmat, dan hal ini sudah sesuai dengan sabda Nabi saw, ”Ikhtilafu baina ummati rahmatun”, yang artinya, ”perbedaan di antara umatku adalah rahmat”. Jadi manakala ada perbedaan itu adalah hal yang wajar-wajar saja, terutama dalam konteks penentuan awal bulan Qamariyah, seperti awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
Ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan metode penentuan awal bulan Qamariyah. Pertama, metode rukyatul hilal, metode ini digunakan oleh ormas Islam Nahdlatul Ulama. Rukyat adalah melihat hilal (bulan sabit) ketika matahari terbenam tanggal 29 bulan Qamariyah. Seandainya hilal berhasil dilihat, maka sejak matahari terbenam tersebut sudah terhitung bulan baru. Jika tidak terlihat, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berlanjut dalam arti bulan adalah 30 hari. Keberhasilan rukyatul hilal tergantung pada situasi cuaca, ketelitian mata si perukyat dan akurasi teropong/teleskop.
Namun demikian, tidak selamanya hilal dapat terlihat. Jika selang waktu antara ijtimak dengan terbenamnya matahari terlalu pendek. Adapun dalil yang mendasari metode ini adalah firman Allah SWT yang artinya, ”Karena itu, barang siapa di antara kamu melihat bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”, (QS. Al-Baqarah: 185) dan juga hadis Nabi SAW yang artinya, ”Apabila engkau melihat hilal (awal bulan Ramadan), maka hendaklah engkau memulai puasa. Apabila engkau melihat hilal (awal bulan Syawal), maka hendaklah engkau berhenti puasa. Dan apabila tertutup awan, maka hendaklah engkau berpuasa selama 30 hari.” (H.R. Muslim)”.
Kedua, metode hisab, metode ini dipakai oleh ormas Islam Muhammadiyah. Istilah hisab bersumber dari bahasa Arab yang berarti perhitungan. Sedangkan dalam Ilmu Falak, hisab itu ialah perhitungan pergeseran benda-benda langit untuk mengetahui kedudukan pada suatu saat yang diinginkan. Adapun dalil yang mendasari metode tersebut di antaranya adalah, firman Allah SWT yang artinya, ”Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”, (QS. Al-An’am : 69), dan juga hadis Nabi SAW yang artinya, ”Sesungguhnya kami ini segolongan umat yang ummi, kami tidak pandai menulis dan tidak bisa menghitung, sebulan itu ada yang begini dan begini (nabi berisyarat dengan menggunakan tangannya)”, yaitu kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari.” (HR. Bukhari, Muslim dan lain-lain).”
Ketiga, metode imkanur rukyah, metode ini dipakai oleh pemerintah. Secara bahasa, imkanur rukyah berasal dari dua kata: imkan yang artinya mengukur tingkat kemungkinan, dan rukyah yang artinya melihat hilal. Gabungan dua kata ini dapat diartikan sebagai bentuk mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal. Jika kita perhatikan, secara praktis, imkanur rukyah dimaksudkan untuk menjembatani metode rukyah dan metode hisab, yang mewakili metode dua ormas Islam terbesar di tanah air.
Selanjutnya, benar memang ada beberapa ormas Islam yang sudah mengumumkan kapan mulai berpuasa sebagaimana pertanyaan Bapak Hamidun di atas, termasuk juga pemerintah sebagaimana yang tertera di kalender-kalender. Hal ini sah-sah saja karena mereka punya dasar masing-masing yang bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, perlu diingat juga, bahwa kita ini adalah negara yang punya aturan yang harus dipatuhi.
Lalu siapakah yang paling berhak menentukan awal bulan dalam sebuah negara? Karena ini terkait komando kaum muslimin dalam menentukan awal bulan. Tentu saja kita tidak akan menjawab, ”masing-masing orang berhak menentukannya”. Karena jawaban ini tidak sejalan dengan prinsip sebuah negara. Kita juga tidak boleh menjawab, ”ormas berhak menentukannya”. Karena jika semacam ini dikembalikan ke salah satu ormas, tentu saja ormas yang lain tidak akan menerima. Sehingga jawaban ini kembali kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah keputusan sidang itsbat yang diadakan oleh Kementerian Agama. Betapa tidak, karena sejatinya keputusan inilah yang menampung berbagai saran dan masukan ormas, serta kriteria penetapan awal bulan yang dilakukan berbagai ormas. Sikap pemerintah dalam hal ini sudah sangat akomodatif, tidak memutuskan sendiri, namun diputuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Apabila masih ada kaum muslimin yang memilih keputusan berbeda dari kesepakatan semacam ini, berarti semangat dia untuk menyatukan umat, perlu dipertanyakan.
Dengan demikian sikap kita jika terjadi perbedaan 1 Ramadan, berdasarkan keterangan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada pilihan lain bagi masyarakat, selain mengikuti keputusan sidang itsbat, dalam hal ini adalah pemerintah yang diwakili Kementerian Agama. Karena forum ini paling berwenang untuk menentukan komando penentuan waktu ibadah. Selain itu, memang hal semacam inilah yang diajarkan para ulama masa silam. Bahkan mereka tegaskan masalah ini dalam buku-buku akidah. Maka jelaslah keterangan ulama di atas memberi kesimpulan bahwa, rakyat dan masyarakat bawah, tidak memiliki pilihan lain, selain mengikuti keputusan pemerintah. Karena merekalah yang berwenang, bukan ormas. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisa: 59). Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan barakah. Wallahu ’alam bishshowab. (*/ton/ce1)