Panwas Ajak Parpol Tertib

265

WONOSOBO – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Wonosobo, kemarin (26/6) mengumpulkan para pengurus parpol dan tokoh masyarakat. Langkah ini sebagai media ajakan kepada para tim sukses pemilihan presiden, agar melakukan kampanye dan semua tahapan pilpres dengan tertib.
“Salah satu tujuan pertemuan ini, untuk menekan jumlah pelanggaran selama pilpres,” kata anggota Panwaslu Kabupaten Wonosobo, Mahfudz Junaedi kemarin (26/6).
Junaedi menegaskan, dalam proses pilpres ini, keterlibatan tiap pengurus parpol pengusung calon presiden dan wakil presiden sangat penting. Utamanya dalam menjaga tingkat pelanggaran kampanye.
“Parpol punya tanggung jawab dalam menjaga ketertiban kampanye, maka hari ini (kemarin, Red) sebagai media saling memahami peran masing-masing,”katanya.
Anggota Panwaslu Divisi SDM, Riswahyu Nugroho menambahkan, melalui pertemuan tersebut, pihaknya juga mengajak agar para tim sukses pilpres memahami tentang aturan terhadap aturan pilpres.
“Tim sukses dan tokoh masyarakat penting memahami aturan pilpres, sehingga tidak terjadi beda tafsir terhadap aturan pemilu,” ujarnya.
Dikatakan dia, berkaca pada pemilu legislatif lalu, jumlah pelanggaran pemilu di Wonosobo dari proses kampanye hingga pemungutan suara cukup banyak. Total jumlah temuan Panwaslu sebanyak 167 kasus. Dari kasus tersebut yang paling banyak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan money politik. Namun yang sampai ke pidana hanya pelanggaran kampanye yang melibatkan PNS.
“Aturan dalam proses pemeriksaan memang menyulitkan kita. Karena kasus pelanggaran pemilu maksimal hanya 7 hari. Sementara banyak saksi yang menghilang hingga pemilu selesai,” tuturnya.
Sementara itu, Sarwanto Priadi Sekretaris Partai Nasdem mengatakan, memasuki pilpres ini ada aturan dari PKPU No 16 yang memberikan peluang terjadinya money politik. Karena dalam aturan tersebut ada klausul seorang calon bisa memberikan suvenir kepada orang dengan catatan nilainya di bawah Rp 50 ribu.
“Aturan ini sangat memberikan peluang adanya money politik, misalnya saja pemberian bantuan sarung nilainya 49 ribu, maka tidak bisa dijerat money politik, ini aturan sangat beda dengan pileg lalu,”pungkasnya.
Menjawab hal ini, Riswahyu mengaku tidak bisa memberikan solusi. Karena aturan tersebut yang menerbitkan dari KPU pusat. (ali/lis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.