Siswa Titipan Pejabat Disorot

287

PPDB 2014 di Kabupaten Semarang

UNGARAN – Praktik titip-menitip siswa baru oleh sejumlah pejabat dan anggota DPRD diduga masih terjadi di sejumlah sekolah negeri di Kabupaten Semarang. Sejumlah kalangan khawatir jika praktik tersebut dibiarkan akan menyebabkan siswa berprestasi justru tersisih oleh siswa titipan dari sejumlah pejabat.
“Indikasinya kuat sekali tentang adanya praktik titip-menitip siswa baru pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Terutama menjelang hari-hari terakhir pengumuman aroma titip-menitip sangat kuat,” ungkap Wakil Ketua Komisi D Kabupaten Semarang, Said Riswanto kepada Radar Semarang, Kamis (26/6).
Menurut Said, jika masih ada praktik titip-menitip siswa itu justru akan menyebabkan siswa yang prestasinya baik akan tersisih oleh siswa titipan dari kalangan dewan maupun unsur pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga sejak awal Said telah mengimbau kepada instansi terkait dan sekolah untuk melaksanakan PPDB 2014 sesuai aturan. Bahkan Said meminta agar sekolah favorit yang kerap menjadi sasaran titipan siswa harus berani menolak jika di tahun ini ada pejabat yang menitipkan siswa untuk diterima.
“Sudah sejak awal saya selalu mengingkatkan agar PPDB dilaksanakan sesuai aturan, transparan, jujur, dan bersih. Jika sekolah tetap menerima siswa titipan tanpa mempertimbangkan nilai atau kualitas, kami khawatir akan terjadi kesenjangan dan tidak ada pemerataan kualitas pendidikan. Jangan sampai seperti tahun lalu, banyak pejabat yang nitip,” katanya.

Said menegaskan, PPDB telah diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui surat bernomor 422.1/13975 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota up Kepala Dinas Pendidikan se-Jawa Tengah. Dalam aturan tersebut menyatakan penerimaan siswa baru tingkat SMA/SMK harus berdasarkan kriteria hasil ujian nasional (unas). Selain itu, kata dia, penerimaan siswa melihat daya tampung sekolah atau madrasah, nilai bonus prestasi, dan rayonisasi oleh pemerintah setempat.
Bupati Semarang Mundjirin meminta agar pelaksanaan PPDB sesuai aturan. Jangan memaksakan siswa harus sekolah di sekolah tertentu. Bupati lebih mengutamakan agar seluruh anak di Kabupaten Semarang harus mendapatkan pendidikan yang layak.
“Titipan atau tidak titipan yang penting harus sekolah dan harus mendapatkan pendidikan layak. (tyo/aro)