DAK 2013 akan Direalisasikan

324

TEMANGGUNG–Pemerintah Kabupaten Temanggung akan merealisasikan program kerja yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan pada tahun anggaran berjalan. Minimnya serapan anggaran pada 2013 menyebabkan banyak proyek DAK tidak terealisasi. Total anggaran yang tidak terealiasi mencapai lebih dari Rp 56 miliar.
Anggota Fraksi PAN DPRD Temanggung, Erda Wachyudi, mengatakan, realisasi anggaran harus dilakukan mengingat DAK tersebut bersumber dari APBN tahun sebelumnya yang tidak terealisasi. Dengan belum direalisasinya pada tahun anggaran lalu, maka kebutuhan pendidikan dan layanan lainnya mengalami keterlambatan.
“Dari penilaian kita bahwa serapan DAK pada tahun lalu sangat minim. Sehingga kami minta agar Pemkab segera merealisasikan anggaran tersebut pada tahun ini,” kata Erda.
Ia mengatakan, anggaran yang bersumber dari DAK pada tahun lalu yang belum terealisasi mencapai 13 program yang didominasi program pendidikan. Program tersebut tidak terlaksana sehingga sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan menjadi terhambat. “Seluruh anggaran yang belum terealisasikan harus direalisasikan tahun ini,” terang pria yang Ketua Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesehatan ini.
Bupati Temanggung, Bambang Sukarno, menjelaskan, terhadap pelaksanaan DAK di bidang pendidikan dan lainnya, sebanyak 13 program belum terealisasi. Angka anggaran yang belum direalisasikan mencapai Rp 56 miliar. “Kami berkomitmen untuk melaksanakan seluruh alokasi tersebut mengingat mulai tahun 2013 ada sistem penalti,” terangnya.
Dijelaskan, dana serapan DAK dengan penerapan sistem penalti dari pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah harus melaksanakan pada tahun berjalan. Apabila tidak direalisasikan, maka anggaran yang tidak diterima harus dikembalikan ke kas negara dengan berbagai konsekuensi.
Ia menjelaskan, Pemkab Temanggung tidak dapat merealisasikan DAK tahun sebelumnya disebabkan berbagai hal. Yang paling menonjol dari hambatan tersebut adalah keterlambatan pemerintah pusat untuk menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan DAK. “Hal-hal yang menghambat pelaksanaan DAK ini akan kami koordinasikan, sinkronkan dengan semua stakeholder pelaksana DAK, termasuk pemerintah pusat,” tandasnya. (zah/lis)