Kejati Hentikan Kasus DBHCT Kudus

288

PLEBURAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menyatakan untuk sementara menghentikan kasus dugaan penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) di Kabupaten Kudus yang direalisasikan untuk pengadaan mesin bordir di Kabupaten Kudus tahun 2012.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng Eko Suwarni mengatakan, penghentian tersebut dilakukan lantaran belum cukup bukti pendukung yang bisa dijadikan dasar untuk proses selanjutnya. ”Bilamana ada bukti baru, kita akan proses lebih lanjut,” ujarnya saat ditemui di Kejati Jateng, Senin (30/6).
Disinggung hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2012 pada realisasi belanja hibah mesin bordir senilai Rp 1.464.540.000 yang diduga fiktif, Eko menjelaskan bahwa dalam analisis pihak penyidik belum mengarah kepada kerugian negara. ”Kita memang menerima audit itu namun tidak menemukan adanya kerugian negara sehingga untuk sementara kasusnya dihentikan,” ungkapnya.
Menanggapi penghentian tersebut, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto meminta Kejaksaan Tinggi Jateng yang menangani kasus tersebut agar transparan kepada publik. ”Kalau dihentikan sementara dengan cara diam-diam itu justru menimbulkan pertanyaan masyarakat,” katanya. (fai/ric/ce1)