Pejabat Rembang Dituntut 3 Tahun

282

Dugaan Korupsi PPID Rembang 2011
 
MANYARAN – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Rembang, Abdul Muttaqin terancam mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Pasalnya, yang bersangkutan dituntut pidana penjara 3 tahun atas perkara dugaan korupsi dana proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) kabupaten setempat tahun 2011. Selain pidana badan, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 tahun kurungan.
Hal tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang Renanda Bagus membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (2/7). Muttaqin dinilai terlibat dalam kasus korupsi dana PPID Rembang tahun 2011 senilai Rp 1,5 miliar.
”Menuntut, memohon majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun serta membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan,” ungkap JPU di hadapan majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar-Butar.
JPU menilai, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. ”Selaku pejabat PPK, terdakwa turut serta melakukan korupsi dengan menerima sejumlah uang dari Agus Supriyanto (kepala Dinas ESDM Rembang, terdakwa dalam kasus yang sama) selaku kuasa pengguna anggaran,” bebernya.
JPU membeberkan, terdakwa diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011 senilai Rp 1,52 miliar. Proyek yang dimaksud adalah proyek peningkatan jalan antara Desa Wonokerto Kecamatan Sale sampai dengan Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, sepanjang sekitar 6,9 kilometer.
”Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah menyebutkan, kerugian proyek sebesar nilai anggarannya. Proyek tersebut bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan para pelaku usaha tambang. Hal tersebut tidak sesuai aturan karena menggunakan anggaran PPID,” ungkap JPU.
Menanggapi tuntutan JPU, terdakwa bersama dengan penasihat hukumnya Darmawan Budiarto meminta waktu untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Majelis hakim memberi waktu satu minggu untuk mempersiapkannya. ”Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali Jumat (11/7) depan dengan agenda pembacaan pledoi,” ujar majelis hakim sebelum mengakhiri persidangan.
Dalam kasus ini, Kejari Rembang telah menyita uang sebesar Rp 35 juta yang telah diakui sebagai fee proyek. Uang sebesar itu telah dikembalikan oleh terdakwa Abdul Muttaqin sebesar Rp 2 juta, juga dari Kepala Dinas ESDM Agus Supriyanto Rp 20 juta, pelaksana proyek Rp 10 juta, dan sisanya oleh dua petugas pengukur tanah yang juga pegawai di lingkungan Dinas ESDM.
Kejari juga telah memeriksa sejumlah saksi dari pemerintahan maupun swasta. Di antaranya mantan Camat Sale Sunarto, Camat Gunem Teguh Gunawarman, dua organisasi masyarakat setempat, perencana proyek CV Amir Hajar Kilsi (AHK), dan salah satu mantan pejabat AHK. (fai/ton/ce1)