Pemkab Diminta Kaji JPO

583

UNGARAN – Pemerintah Kabupaten Semarang sudah menyetujui lokasi pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan SMA Negeri 1 Bergas, Kecamatan Bergas. Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Semarang Budi Kristiono dalam surat yang disampaikan kepada PT Kencana Sehati Corporation sebagai pemilik JPO menyatakan, secara prinsip Pemkab Semarang menyetujui titik lokasi pembangunan JPO.
Dalam surat No 130/001910 yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V Direktorat Jenderal Bina Marga Kemen PU tertanggal 28 Mei 2014 disebutkan, jika pemkab menyetuji pembangunan JPO karena melihat aspek kemanfaatan. JPO itu dibutuhkan siswa SMAN 1 Bergas dan SMP Kanisius Girisonta untuk menyeberang di jalur utama Semarang-Bawen tersebut. Sebab, jumlah pelajar di dua sekolah tersebut mencapai 1.100 siswa, sehingga kedua sekolah membutuhkan JPO. “Pertimbangannya laju arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta cukup cepat, sehingga membahayakan penyeberang jalan dan kerap terjadi kecelakaan lalu lintas,” tutur Budi.
Dirut PT Kencana Sehati Corporation, Yohanes, mengatakan pihaknya awalnya keberatan untuk membangun JPO di titik tersebut. Sebab, tidak ada klien yang mau memasang iklan di sana. Namun pihaknya sadar bahwa pembangunan JPO tidak hanya untuk iklan saja, melainkan juga kemanfaatan untuk menyeberang jalan. Sehingga Yohanes akhirnya mau membangun di titik yang ditentukan Pemkab Semarang dengan alasan membantu pelajar di dua sekolah tersebut dalam menyeberang jalan. “Kita tidak asal-asalan membangun, jika tidak ada persetujuan dari pihak-pihak terkait tentu kami tidak berani. Bahkan dua sekolah tersebut juga mendukung adanya JPO. Sehingga kami pun akhirnya melakukan pembangunan,” tuturnya.
Kepala SMAN 1 Bergas Jatmi Rahayu mengatakan, pihaknya menyetujui dan sangat mendukung pembangunan JPO karena dibutuhkan anak didiknya. Dari sisi manfaat keberadaan JPO sangat dibutuhkan untuk penyeberangan siswa SMAN 1 Bergas dan SMP Kanisius Girisonta. “Setiap hari ada sekitar 800 lebih siswa dan pegawai yang hilir mudik menuju dan keluar sekolah. Mereka butuh JPO untuk menyeberang,” kata Jatmi.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Mas’ud Ridwan meminta Pemkab Semarang melakukan kajian. Sebab, pembangunan JPO harus melihat dari aspek manfaat tidak hanya reklamenya saja. “Fungsi utama JPO bukan hanya iklan atau reklame saja, tapi kebutuhan masyarakat atau pengguna. Pembangunan JPO juga harus ada rekomendasi dari pihak-pihak terkait,” tandasnya. (tyo/aro)