Angkot Sulit Diajak Berbadan Hukum

282

BALAI KOTA – Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang menyatakan transportasi umum yang belum memiliki badan hukum hanya angkutan kota (angkot). Pihaknya sudah sering mengimbau para pengusaha angkot agar membuat badan hukum.
Kepala Dishubkominfo Kota Semarang Agus Harmunanto menegaskan, dari sekian banyak jenis angkutan umum darat yang belum berbadan hukum tinggal angkot saja. Sementara angkutan umum lainnnya seperti angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), antarkota antarprovinsi (AKAP), taksi dan travel sudah mempunyai badan hukum. Padahal semua angkutan umum di Kota Semarang sangat dianjurkan untuk memiliki badan hukum.
”Untuk yang angkot ini memang sangat sulit. Para pengusaha angkutan umum bisa berkelompok atau sendiri jika memenuhi syarat untuk mendirikan suatu badan hukum. Dari semua angkutan umum yang ada hanya tinggal angkot yang belum memiliki badan hukum,” tegasnya, kemarin (3/6).
Ia mengklaim, sudah mengimbau Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai wadah para pengusaha angkutan agar membentuk suatu badan hukum. Saat ini, semua angkot masih dikelola perorangan.
Dengan belum adanya suatu badan hukum, sulit untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah. Misalnya jika akan ada pemberian bantuan dari pemerintah pusat. Mereka tidak dapat menerima bantuan, karena belum berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada. ”Karena belum adanya suatu badan hukum, kami juga belum tahu persis berapa sebenarnya jumlah pengusaha angkot. Karena banyak yang (jumlah armadanya) kecil-kecil. Tapi kalau jumlah armada angkot yang beroperasi di lapangan ada sekitar 800-an,” jelasnya.
Selain mengimbau Organda, lanjut Agus, pihaknya akan melakukan upaya lain agar angkot mau berbadan hukum. Langkah yang dilakukan yaitu pada saat peremajaan angkot, maka Dishub akan mengutamakan dan mengharuskan angkot berbadan hukum.
Penasihat Organda Kota Semarang Deddy Sudiardi, sebelumnya mengatakan mendukung usulan pembentukan badan hukum bagi para pengusaha angkutan umum. Menurutnya untuk mendirikan suatu usaha memang harus berbadan hukum. Satu pemilikan badan hukum minimal harus ada 5 unit armada angkutan. Tujuan utama usulan badan hukum adalah supaya usahanya terdaftar. Sebab setiap usaha harus terdaftar di pemerintah, pengawasan dan peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah atau perbankan juga akan lebih mudah. ”Karena jadi mudah dan jelas alamatnya dan pertanggunggjawabannya,” ujarnya.
Menurutnya, pengusaha yang hanya memiliki angkutan umum kurang dari 5 sebaiknya bergabung dan membentuk badan hukum tersebut. Banyak pengusaha yang hanya memiliki angkutan 1, 2, atau 3 unit saja. Tapi jika memiliki 5 unit angkutan atau lebih dipersilakan membentuk badan hukum sendiri. (zal/ton/ce1)