Berita Pemilu Banyak Melanggar

365

MUGASSARI – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng selama Juni 2014 menemukan 22 dugaan pelanggaran penyiaran yang dilakukan televisi nasional berjaringan maupun televisi lokal di provinsi ini. Temuan tersebut didominasi oleh siaran jurnalistik dan kekerasan (15 temuan), siaran bermateri seksualitas (5) dua sisanya terdapat materi-materi dugaan pelanggaran lainnya, seperti supranatural dan pengobatan, SARA, napza dan perjudian, serta perlindungan terhadap kelompok khusus (perempuan, anak, penyandang cacat).
Komisioner KPID Jateng Bidang Pembinaan dan Pengawasan, Asep Cuwantoro, menyebut dominasi siaran jurnalistik terjadi karena banyaknya pemberitaan tentang pemilu. ”Jenis-jenis dugaan pelanggaran yang muncul di antaranya terkait tidak adanya proporsionalitas pemberitaan terhadap peserta pemilu. Sementara materi seksualitas misalnya muncul dalam bentuk pemutaran lagu-lagu dengan lirik berkonotasi cabul dan pemakaian busana mini yang memperlihatkan bagian tubuh tertentu,” ungkapnya kemarin.
Atas berbagai temuan itu, pihaknya akan melakukan kajian intensif dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Khusus untuk temuan dalam siaran pemilu pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). ”KPID akan melakukan penindakan sebagaimana diatur Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran,” lanjutnya.
Berdasar data yang dilansir KPID Jateng, 22 dugaan pelanggaran itu dilakukan oleh 8 stasiun televisi nasional dan sisanya televisi lokal Jateng. Yaitu TV One 3 dugaan pelanggaran, Trans 7 2 dugaan pelanggaran, SCTV 1, Metro TV 3 dugaan pelanggaran, ANTV 4 dugaan pelanggaran, Global TV 3 dugaan pelanggaran, Indosiar 1 dan Trans TV 1 dugaan pelanggaran. Sementara untuk lokal yakni TVRI Jawa Tengah 2 dugaan pelanggaran dan Semarang TV 2 pelanggaran.
Dugaan pelanggaran etika jurnalistik yang terjadi mendominasi dengan 15 temuan. Sementara 7 sisanya meliputi tayangan supranatural dan seksualitas. Dugaan pelanggaran itu sesuai Peraturan KPI nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).
Bentuk dugaan pelanggaran itu di antaranya; seorang anak korban penculikan tidak disamarkan wajahnya, aksi kekerasan amuk massa dinilai sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat, adegan merokok tidak disamarkan, pelaku pemerkosaan terhadap anak-anak tidak disamarkan, tayangan program jurnalistik memperlihatkan aksi pengeroyokan para pemain bola terhadap wasit, memperlihatkan aksi main hakim sendiri dan aksi brutal warga merusak bus umum. 
Untuk siaran pemilu misalnya memperlihatkan seorang pendukung Jokowi menyuarakan dengan jelas untuk tidak memilih Prabowo pada kampanye Revolusi Mental oleh Metro TV pada 11 Juni 2014 pukul 16.00 dalam program Wide Shot.
Terkait supranatural misalnya ditayangkan Semarang TV pada 11 Juni 2014 pukul 20.30 dalam The Secret of Inner Power; program acara supranatural yang ditayangkan di luar aturan waktu penayangan, mempromosikan, membahas dan memperlihatkan pelatihan cara cepat menjadi orang sakti dalam 8 jam.
Ketua KPID Jateng Budi Setyo Purnomo menambahkan pihaknya memberi perhatian pada pemberitaan pilpres di dua stasiun televisi yaitu Metro TV dan TV One. ”Siaran pilpres di televisi saat ini sudah seperti beternak fitnah,” katanya. Pihaknya sedang membahas hal itu bersama KPI Pusat dan bekerja sama dengan Dewan Pers. Menurutnya, KPID Jateng juga berhak memberikan sanksi karena dua televisi tersebut juga membuka jaringan di provinsi ini. (ric/ce1)